Kepala Dinas PUPR Sumut Mengundurkan Diri, Wakil Ketua DPRD Sumut: Kami Malah Ingin Usulkan Dicopot

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, memberikan dukungan penuh atas keputusan mundurnya Kepala Dinas PUPR Sumut, Hendra Darmawan Siregar.

Langkah ini dinilai sebagai keputusan yang tepat secara etika karena yang bersangkutan dianggap tidak mampu mengimbangi ritme kerja Gubernur Bobby Nasution yang cepat dan cerdas.

Ihwan mengungkapkan bahwa pihak legislatif sebenarnya sudah berencana mengusulkan pencopotan jabatan tersebut karena performa dinas yang jauh dari harapan masyarakat.

Kini, dengan mundurnya Darmawan, diharapkan posisi tersebut segera diisi oleh sosok yang lebih energik dan responsif terhadap pembangunan daerah, terutama wilayah yang masih terisolasi.

Dinilai Tidak Mampu Imbangi Ritme Kerja "Gerak Cepat"

Ihwan Ritonga menilai semangat kerja yang ditunjukkan oleh Dinas PUPR selama ini justru berbanding terbalik dengan visi perbaikan infrastruktur yang diusung Gubernur Sumut.

Bobby Nasution diketahui memiliki prioritas tinggi pada pembangunan daerah tertinggal, sebuah program yang menuntut koordinasi kuat dan eksekusi lapangan yang tanpa kendala.

Ketidakmampuan Darmawan dalam menjalankan tugas dinilai dapat menjadi penghambat bagi kemajuan Sumatera Utara jika terus dipertahankan dalam struktur kabinet.

"Pengunduran diri yang diajukan Kadis PUPR menunjukkan yang bersangkutan tidak mampu menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas, era Bobby Nasution yang kerja cepat dan kerja cerdas. Apalagi Bobby punya program pembangunan daerah terisolir untuk memajukan Sumut," kata Ihwan kepada Tribun, Rabu (11/2/2026).

"Jadi bagus jika dia penuh kesadaran untuk mundur. Kalau pun dia tidak mundur, kami DPRD Sumut sudah akan meminta yang bersangkutan untuk dicopot," tegasnya.

Sering Abaikan Panggilan DPRD dan Tidak Responsif

Selain masalah kinerja teknis, Ihwan juga menyoroti perilaku administratif Darmawan yang dianggap tidak kooperatif terhadap lembaga legislatif.

Kadis PUPR tersebut dikabarkan kerap absen dalam rapat-rapat penting di DPRD Sumut yang sebenarnya bertujuan untuk membahas keluhan langsung dari masyarakat terkait infrastruktur.

Ketidakhadiran dalam rapat tersebut dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap sinergitas pemerintah yang sangat ditekankan oleh Gubernur Bobby Nasution.

"Darmawan tidak responsif dalam menjalankan program prioritas seperti pembangunan daerah tertinggal, yang jadi program prioritas Gubernur Sumut. Selain itu, tidak kooperatif, sehingga jika ada rapat di DPRD Sumut untuk membahas persoalan masyarakat, dia tidak pernah hadir," ungkap Ihwan.

"Padahal saya yang pernah bersama Bobby Nasution saat menjadi wakil ketua DPRD di Medan, paham bagaimana keinginan Bobby kepada ASN dalam sinergitas pemerintah, dan gerak cepat. Dan pengamatan saya ini berbanding terbalik apa yang diinginkan Bobby dan dilakukan oleh Dinas PUPR," lanjut Ketua Gerindra Medan itu.

Dua Kepala Dinas Mundur Serentak di Pemprov Sumut

Fenomena mundurnya pejabat tinggi di Pemprov Sumut tidak hanya terjadi pada Dinas PUPR, tetapi juga pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM (Disperindag ESDM).