Targetkan 10.000 Warga Sumut Dapat Pekerjaan, Siapkan Langkah Strategis Cegah Korban TPPO  

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut Yuliani Siregar menargetkan 10.000 warga Sumut akan mendapatkan pekerjaan. Ini satu diantara target program kerja Disnaker hingga tahun 2026.

Menurut Yuli, pihaknya terus memperkuat langkah strategis dalam menyediakan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan ini kata Yuli, sebagai bentuk pencegahan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dikatakannya, ketersediaan pekerjaan adalah faktor utama untuk mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik TPPO.

"Salah satu penyebab TPPO adalah sulitnya mendapatkan pekerjaan. Karena itu, kami fokus menciptakan lapangan kerja yang legal dan sesuai aturan," ujar Yuliani, Kamis (25/9/2025).

Baca juga: Kasus TPPO, Wanita Agen PMII Ilegal Warga Siantar Dituntut 8 Tahun Penjara

Yuliani juga membeberkan beberapa program yang sedang berjalan dalam menekan angka pengangguran. Seperti  Disnaker Sumut telah menjalin kerja sama dengan sejumlah kawasan industri.

"Semua ini mengarah pada target rencana kerja daerah, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi 10.000 orang hingga 2026," katanya.

Diterangkannya, tahun 2025 ini, penyerapan 3.000 tenaga kerja ditargetkan melalui MoU dengan KEK Sei Mangkei.

"Selain itu, kolaborasi juga tengah disiapkan dengan PT Kawasan Industri Medan (KIM) dan PT Inalum," tuturnya.

Dikatakannya, selain kerja sama industri, Disnaker Sumut juga aktif mengadakan Job Fair 2025 yang berhasil menyerap 567 tenaga kerja. Penempatan kerja ke luar negeri juga dilakukan secara resmi, dengan catatan 1.708 orang sudah diberangkatkan tahun ini.

"Bekerja di luar negeri diperbolehkan, tapi harus melalui prosedur yang sah agar tidak terjerumus ke dalam jaringan TPPO," tegasnya.

Yuliani juga mengungkap, berdasarkan data BPS Sumut Februari 2025, dari total 8,108 juta jiwa angkatan kerja, masih terdapat 409.000 pengangguran. Selain itu, sekitar 2.000 tenaga kerja ilegal di Malaysia juga menjadi perhatian serius agar tidak terseret kasus perdagangan orang.

"Masalah pengangguran dan pekerja ilegal ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus kita selesaikan," kata Yuliani.

Disnaker Sumut juga menggandeng Dinas Pendidikan untuk menyiapkan lulusan dengan keahlian sesuai kebutuhan industri modern, seperti desain grafis dan teknik las.

Sementara dengan Dinas Koperasi, Disnaker mendorong pengembangan UMKM agar bisa menciptakan lapangan kerja mandiri di daerah yang minim industri.

Guna memperkuat kualitas SDM, Disnaker Sumut merencanakan renovasi Balai Latihan Kerja (BLK). Fasilitas tersebut akan menjadi pusat pelatihan dan pembinaan bagi calon tenaga kerja sehingga lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja.

"Langkah ini sejalan dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut untuk meningkatkan daya saing SDM sekaligus menurunkan angka kemiskinan," katanya.