Bupati Franc Tumanggor Bersama Pemprov Sumut dan Kemendagri Rakor Batas Wilayah Pakpak Bharat-Dairi

TRIBUN-MEDAN.COM - Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri Rapat Koordinasi Batas Wilayah di kantor gubernur Sumatera Utara, di  Medan, Rabu (8/4/2026).

Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Suib, S.Pd, MM yang memimpin rapat ini menjelaskan, pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Surat Bupati Pakpak Bharat kepada Menteri Dalam Negeri RI yang ditembuskan kepada Gubernur Sumatera Utara.

"Rapat ini penting untuk penegasan batas wilayah administrasi sesuai Permendagri Nomor 28 Tahun 2019,"ucap Muhammada Suib.

Dalam rapat ini, Direktur Toponimi dan Batas Antar Daerah Kementerian Dalam Negeri, Raziras Rahmadillah, S.STP., MA yang hadir langsung menjelaskan beberapa langkah yang telah dilaksanakan dalam upaya penyelesaian masalah batas wilayah Kabupaten Pakpak Bharat dan Dairi, di antaranya bahwa Bupati Pakpak Bharat menyurati Kemendagri dan menyampaikan beberapa hal terkait batas administrasi dengan Kabupaten Dairi.

"Di samping itu bahwa Bupati juga telah melakukan audiensi langsung ke Kemendagri yang diterima langsung oleh pak Wamen Bima Arya beberapa waktu lalu,"ujar Raziras.

Tindaklanjut dari surat dan audiensi tersebut, Kemendagri turun langsung ke lapangan untuk melihat lokasi, yang tentunya dimulai dengan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui rapat pada hari ini.

"SK Kemenhut Nomor 846 Tahun 2025 memang ada sedikit perbedaan dengan Permendagri 28/2019, dan perlu diluruskan, dimana hasil overlay menunjukkan bahwa lokasi Batalyon TP 908 yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi berada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat,"ujar Raziras.

"Karena lokasi harus sesuai dengan keberadaannya, oleh karena itu kita usulkan revisi terhadap SK Kemenhut Nomor 846 Tahun 2025 tersebut," jelas Raziras kemudian.

Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengharapkan, semoga cepat selesai masalah ini.

"Itu harapan kita (cepat selesai). Demi sebuah kepastian hukum yang jelas. Pastinya sangat kita perlukan, sehingga tidak ada lagi keragu-raguan tentang batas wilayah di dua Kabupaten yang bertetangga ini di masa yang akan datang,"ucap Bupati Franc.

(*/Tribun-medan.com)