Rapat Koordinasi Penyelesaian Tapal Batas Pakpak Bharat – Dairi

TRIBUN-MEDAN.COM - Persoalan tapal batas wilayah antara Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Dairi menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan provinsi.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, bersama Bupati Dairi, Ir. Vikner Sinaga, MM, menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (31/3/2026).

Rapat ini dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Utara, Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si, serta dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan, militer, dan lembaga pertanahan.

Rapat koordinasi tersebut melibatkan jajaran strategis, di antaranya Asrendam I/BB, Komandan Kodim 0206/Dairi, Komandan Batalyon TP 906/SLG, Komandan Batalyon TP 908/GD, Kepala BPKH Wilayah I Medan, Kepala Kantor BPN Pakpak Bharat, Kepala Kantor BPN Kabupaten Dairi, serta sejumlah pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Kehadiran Sekretaris Daerah dari kedua kabupaten, Kepala Dinas Pemdes, PPA dan KB Pakpak Bharat, serta Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Pakpak Bharat menunjukkan bahwa persoalan ini menyangkut lintas sektor dan membutuhkan solusi komprehensif.

Poin Penting dalam Berita Acara

Dalam rapat tersebut, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara.

Salah satu poin krusial adalah kesepakatan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan mengusulkan revisi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 846 Tahun 2025.

SK tersebut sebelumnya mengatur persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan pada wilayah Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan atas nama Kementerian Pertahanan RI, dengan luas sekitar 50,50 hektare, dimana disebut berada di wilayah Kabupaten Dairi. Revisi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan administratif terkait status wilayah yang selama ini menjadi perdebatan.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, menegaskan bahwa penyelesaian masalah batas wilayah sangat penting untuk menghindari keragu-raguan dalam proses pembangunan.

Menurutnya, ketidakjelasan batas wilayah dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta menimbulkan potensi konflik antar masyarakat.

“Masalah batas wilayah antarwilayah ini perlu dilakukan penegasan, untuk menghindari adanya keragu-raguan dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Penegasan tapal batas bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kejelasan batas, pemerintah daerah dapat lebih leluasa merencanakan pembangunan, mengalokasikan anggaran, serta memberikan pelayanan publik tanpa hambatan birokrasi.

Selain itu, kepastian batas wilayah juga penting untuk menjaga hubungan baik antar kabupaten, sehingga tidak menimbulkan gesekan sosial di masyarakat.