Pemkab Pakpak Bharat Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Bersama KPK

TRIBUN-MEDAN.COM - Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bersama KPK menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pencegahan Korupsi pada Area dan Sektor Prioritas Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), Kamis (30/10/2025).

Acara ini berlangsung di ruang rapat Garuda, kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, dan dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Sumatera Utara, Renta Marito.

Rapat ini menjadi momen penting dalam upaya pemerintah daerah untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.

Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPK atas dukungan dan pendampingan yang diberikan selama ini.

"Kami sangat berterima kasih atas dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam membangun sistem pemerintahan Pakpak Bharat yang bersih dan transparan,"ujar Bupati Franc Bernhard Tumanggor.

"Semoga upaya yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak positif yang luas bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di masa depan,"sambungnya.

Pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik dalam pencegahan korupsi 

Sementara itu, Renta Marito dari KPK menegaskan pentingnya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan KPK dalam menjalankan program pencegahan korupsi.

Ia berharap sistem pencegahan korupsi yang diterapkan melalui MCSP dapat berjalan efektif dan memberikan hasil yang nyata.

"Kita hadir di sini untuk membantu memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Pakpak Bharat berjalan tanpa korupsi. Kami berharap komunikasi dan pendampingan dalam pemberantasan korupsi ini semakin baik, sehingga sistem pencegahan yang kita bangun dapat berhasil melalui laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK dan pengawasan yang melekat," jelas Renta Marito.

Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pakpak Bharat, para pengampu delapan area intervensi KPK, serta beberapa undangan penting lainnya.

Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam memberantas korupsi di tingkat daerah.

MCSP, atau Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention, adalah sebuah sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah.

Sistem ini merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya, MCP (Monitoring Center for Prevention), dengan penambahan fungsi pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat.

Melalui MCSP, KPK berupaya memantau, mengendalikan, dan mengawasi tata kelola pemerintahan daerah agar lebih transparan dan akuntabel.