Bupati Ditangkap KPK, Kini Muncul Usul Kenaikan Gaji Kepala Daerah, Dibahas DPR soal Biaya Tinggi

TRIBUN-MEDAN.com - Kini muncul usulan kenaikan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Usulan yang dibahas di DPR jadi sorotan.

Apalagi, banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing di Riau, Suhardiman Amby ditangkap terkait perkara suap jabatan.

Teranyar, Bupati Langkat Syah Afandin di Sumut yang diciduk dalam giat OTT KPK juga terkait dugaan suap jabatan dan fee proyek Pemkab Langkat.

Terkait Usulan kenaikan gaji kepala daerah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, meminta usulan kenaikan gaji kepala daerah dan wakil kepala daerah yang rencananya diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 20 persen untuk ditunda terlebih dahulu.

Menurut Said, saat ini pemerintah harus berfokus menjaga keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Bernapas dulu lah. Sudah, sudah. Fiskal kita, kita jaga dulu keberlangsungannya agar fiskal kita tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Said menekankan, pembahasan terkait penambahan hak keuangan aparatur negara sebaiknya dikesampingkan untuk sementara.

"Harapan saya, direm dulu hal-hal yang menyangkut kebutuhan aparatur kita. Yang terpenting sekarang bagaimana kita kredibilitas fiskal kita jaga, kemudian pertumbuhan ekonomi kita inklusif," ujarnya. 

Ia menginginkan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini bisa berjalan secara inklusif dan dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah.

"Tidak sekadar tumbuh, tapi kemudian yang di bawah tidak merasakan dampaknya. Maka itu yang kita kawal bersama," tutur Said.

Biaya Politik Tinggi

Sebelumnya, wacana kenaikan gaji kepala daerah ini digulirkan oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. 

Usulan ini muncul sebagai respons atas operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Riau, Suhardiman Amby.

Rifqi, sapaan karibnya, menyatakan bahwa rentetan kasus korupsi yang menjerat kepala daerah merupakan dampak dari timpangnya biaya politik yang tinggi dengan hak keuangan yang sangat rendah.