DPR Didesak Gunakan Hak Angket Bongkar Persoalan MBG dan Latsarmil Koperasi Merah Putih

TRIBUN-MEDAN.com - DPR RI didesak menggunakan hak angket menyelidiki persoalan mega proyek program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Diketahui, pelaksanaan MBG telah menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, 2 wakilnya dan 3 pihak swasta.

Kasus yang ditangani Kejagung ini masih bergulir. Tidak tertutup kemungkinan penambahan tersangka.

Usulan tersebut disampiakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.

Lucius juga menyoroti hilangnya nyawa calon manajer KDKMP melalui Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

Lima peserta Latsamil meninggal  dalam kurun 2 pekan pelaksanaan latsarmil.

5 Calon manajer Koperasi Merah Putih tersebut yakni

1. Anisa Muyassaroh
2. Yonanda Muhammad Taufiq
3. Novia Rahmadhani Sihotang asal Padangsidimpuan, Sumatra Utara (Sumut).
4.  Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. 
5. Nola Diasari

"Dengan masifnya persoalan yang terjadi di MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih saya kira dorongan untuk menggunakan hak angket sudah layak untuk kita sampaikan," kata Lucius dalam diskusi di Kantor Formappi, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Lucius mengkritik kinerja DPR RI yang dianggapnya tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal selama hampir dua tahun terakhir. 

Padahal, menurut Lucius, DPR memiliki posisi strategis dan instrumen yang kuat untuk mengontrol kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada rakyat.

"Sudah hampir dua tahun seperti mati suri. Padahal lembaga ini tidak kalah strategisnya dari Presiden," tegasnya.

Dapur SPPG Fiktif

Berbagai tindak pidana terungkap, mulai dari dugaan pengaturan mitra yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penjualan titik dapur, hingga penggelembungan (mark-up) harga pengadaan sepeda motor listrik

Lucius mencontohkan temuan "dapur fiktif" dalam program MBGdi Kabupaten Cilacap.

 Ia menduga praktik manipulatif ini juga terjadi di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Selain itu, ia menyinggung penangkapan pimpinan tertinggi BGN  atas dugaan korupsi anggaran program tersebut.

Ia mempertanyakan urgensi latihan tersebut serta minimnya tanggung jawab negara terhadap keluarga korban.