Sudah 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal, KontraS Desak Stop Latihan Militer, Bentuk Tim Pencari Fakta

TRIBUN-MEDAN.com - Desakan agar Latihan dasar militer (latsarmil) dihentikan muncul menyusul meninggalnya 5 orang calon Manager Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Ya, sudah lima calon manajer calon manajer Kopdes Merah Putih meninggal dunia ikut Latsarmil.

Mereka meninggal hanya dalam kurun 2 pekan pelaksanaan latsarmil.

5 Calon manajer Koperasi Merah Putih tersebut yakni

1. Anisa Muyassaroh
2. Yonanda Muhammad Taufiq
3. Novia Rahmadhani Sihotang asal Padangsidimpuan, Sumatra Utara (Sumut).
4.  Muhammad Rifki Renaldi Gunawan. 
5. Nola Diasari

Pelatihan ini dinilai tak berkaitan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi.

Kritik terhadap proram pembekalan model militer ini bermunculan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak latihan dasar militer (latsarmil) dalam program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Dimas Bagus Arya menyebut desakan itu muncul usai tewasnya lima orang calon manajer KDMP dalam pelatihan tersebut.

"Menghentikan seluruh rangkaian program pelatihan dasar kemiliteran (Latsarmil) untuk calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan untuk seluruh rencana keterlibatan militer dalam berbagai pelatihan-pelatihan lainnya bagi masyarakat sipil," kata Dimas dalam keterangannya dikutip Minggu (28/6/2026).

Ia mengatakan peristiwa ini merupakan konsekuensi serius dari kebijakan yang sejak awal keliru karena memaksakan pendekatan militer ke dalam ruang sipil tanpa dasar kebutuhan, tanpa relevansi, dan tanpa justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Koalisi memandang, kematian lima peserta latihan itu semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer.

"Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer," ungkap Bagus.

Menurutnya, selain menimbulkan persoalan hukum karena diluar mandat TNI yang diatur dalam undang-undang, kebijakan ini memperlihatkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil. 

Ia menegaskan program pelatihan Manajer KDMP sejak awal telah cacat secara konseptual karena dibangun di atas asumsi yang keliru bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil. 

"Karena itu pemerintah harus segera menghentikan program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menyusun konsep yang benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola organisasi sipil, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan nilai-nilai demokrasi," jelasnya.

"Pemerintah juga perlu menghentikan berbagai program lain yang menggunakan pendekatan militer dalam urusan sipil, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena praktik militerisasi kebijakan sipil tidak hanya menyimpang dari agenda reformasi sektor keamanan, tetapi juga mengaburkan batas fungsi antara institusi pertahanan dan institusi sipil dalam negara demokratis," sambungnya.

Bentuk Tim Pencari Fakta