Pengakuan Kemhan Ungkap Tujuan Latsarmil, Bantah Isu Paksaan dan Perpeloncoan 5 Calon Manajer Kopdes

TRIBUN-MEDAN.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) Republik Indonesia membantah berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan adanya kelalaian maupun latihan fisik berat yang disebut menjadi penyebab meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) Tahun 2026.

Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (27/6/2026), setelah muncul sorotan publik menyusul meninggalnya lima peserta yang sedang menjalani tahapan Latihan Dasar Militer (Latsarmil).

Kemhan menegaskan bahwa seluruh kegiatan pendidikan dirancang khusus untuk peserta sipil dan bukan untuk membentuk prajurit tempur.

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan seluruh silabus pelatihan telah disusun secara terukur.

Menurutnya, tahapan awal pendidikan lebih difokuskan pada pembentukan karakter, penanaman disiplin, dan bela negara, bukan latihan fisik dengan intensitas tinggi.

"Proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara. Di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut," papar Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia.

National building merupakan proses pembentukan karakter kebangsaan dan rasa cinta tanah air melalui berbagai kegiatan pembinaan.

Sementara itu, PBB adalah Peraturan Baris Berbaris, yaitu latihan dasar kedisiplinan berupa gerakan baris-berbaris. Adapun PPM merupakan materi pembinaan dasar yang menjadi bagian dari latihan kedisiplinan peserta.

Kemhan Tegaskan Program SPPI Bukan Pendidikan Militer

Kemhan menekankan bahwa peserta SPPI tetap dipersiapkan sebagai tenaga sipil yang nantinya bertugas mengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih, bukan menjadi anggota militer.

Mayjen Ketut menegaskan kurikulum pelatihan telah disusun sesuai karakteristik masyarakat sipil sehingga tidak dapat disamakan dengan pendidikan prajurit TNI.

"Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa kelurahan merah putih dan kampung nelayan merah putih," kata Mayjen Ketut.

Ia kembali menegaskan bahwa penyelenggaraan latihan bela negara maupun materi manajerial telah mempertimbangkan latar belakang peserta.

"Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur dengan memperhatikan latar belakang peserta sebagai masyarakat sipil. Kegiatan ini tidak disamakan dengan pendidikan militer atau prajurit," tegasnya.

Selain pembentukan disiplin, menurut Kemhan, pelatihan juga diarahkan untuk membentuk karakter kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, kerja sama tim, hingga semangat pengabdian kepada masyarakat.

"Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerja sama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat," ujar Mayjen Ketut.

Kemhan Bantah Isu Paksaan dan Perpeloncoan