DI DPRD Medan, PLN Tak Beri Jawaban Pasti Saat Ditagih Kompensasi Blackout Sumatera, Lempar ke ESDM

TRIBUN-MEDAN.com - PLN tak memberikan jawaban pasti ketika ditagih kompensasi atas pemadaman listrik total (blackout) yang terjadi di Sumatera pada akhir Mei 2026 kemarin. 

Kompensasi ini disinggung oleh Komisi III anggota DPRD Medan ketika menggelar rapat dengan PT PLN. 

Hingga Selasa (23/6/2026) belum ada itikad baik PLN untuk memberi ganti rugi kepada warga Medan yang terdampak. 

Hal itu mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Medan dengan PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan di Gedung DPRD Medan. 

Dalam RDP, anggota dewan menyoroti belum adanya kepastian kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat blackout, baik kerugian ekonomi maupun kerusakan peralatan elektronik.

Sekretaris Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga, mengatakan pemadaman massal itu telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat.

Menurutnya, blackout tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga memukul pelaku usaha dan UMKM yang kehilangan pendapatan akibat listrik padam berjam-jam.

"Selama pemadaman listrik terjadi, masyarakat sangat menderita. Orangtua dan anak-anak harus bertahan dalam kondisi panas berjam-jam di dalam rumah. Bahkan ada laporan lansia meninggal dunia saat situasi pemadaman berlangsung. Karena itu masyarakat menunggu bentuk tanggung jawab PLN," ujarnya.

Baca juga: BOBBY NASUTION Janji Berantas Pungli di Seluruh Kawasan Wisata di Sumut, Penggil Semua Kepala Daerah

Baca juga: RAZIA Balpres Pakaian Bekas: 43 Kontainer Disita dan di Teluk Nibung Kapal Bawa Balpres Dirampas

David menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian terkait kompensasi dari PLN.

"Kami ingin mengetahui secara jelas apa tanggung jawab PLN terhadap masyarakat yang dirugikan. Sampai hari ini belum ada kepastian mengenai kompensasi. Masyarakat Kota Medan menunggu jawaban yang jelas dari PLN," tegasnya.

Dalam rapat itu, David didampingi anggota Komisi III lainnya, yakni Golfried Lubis, Eko Sitepu, Agus Setiawan, dan dr Dimas Sofani Lubis.

Anggota Komisi III dari Fraksi PSI, Golfried Lubis, turut menyoroti buruknya komunikasi publik PLN saat blackout terjadi.

Menurutnya, humas PLN dinilai gagal memberikan informasi yang menenangkan masyarakat saat pemadaman massal berlangsung.

"Menurut saya humas PLN gagal memberikan informasi yang menenangkan masyarakat saat blackout terjadi. Ke depan perlu ada koordinasi yang lebih baik dengan Pemko Medan agar informasi pelayanan dapat tersampaikan secara cepat dan jelas," katanya.

Golfried juga mempertanyakan sistem teknologi PLN yang dinilai seharusnya mampu mendeteksi gangguan jaringan lebih cepat.