Dugaan Mark-Up Proyek Mebel di Dinas Pendidikan Langkat, Nilai Total Kontrak Rp48,4 Miliar 

TRIBUN-MEDAN.Com, LANGKAT - Pengadaan mebel untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan setelah auditor menemukan indikasi penggelembungan harga.

Proyek ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Langkat dengan nilai total kontrak mencapai Rp 48,4 miliar, terbagi dalam dua paket besar, yaitu:

1. PT Dharma Adji Sejahtera (DAS) menangani pengadaan mebel SD senilai Rp 21,6 miliar.

2. PT Bismacindo Perkasa (BP) mengerjakan paket mebel SMP dengan nilai Rp 26,7 miliar.

Pelaksanaan proyek berlangsung selama empat bulan, dari Februari hingga Juni 2025, mencakup ratusan paket mebel untuk sekolah negeri dan swasta di seluruh wilayah Langkat.

Modus Dugaan Mark-Up

Auditor mencatat adanya pola serupa pada kedua rekanan, yaitu perusahaan pemenang tender tidak memproduksi langsung mebel, melainkan bertindak sebagai reseller.

• PT DAS memperoleh mebel dari PT AUI berdasarkan perjanjian eksklusif untuk segmen pemerintah melalui LKPP. 
• Dugaan mark-up harga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 1,5 miliar. 
• PT BP bekerja sama dengan PT DNS, namun pembayaran diduga melibatkan pihak lain yakni PT DIL. 
• Dari setiap paket, hanya papan tulis yang diproduksi PT BP, sementara item lain berasal dari perusahaan berbeda seperti PT PKP dan PT ArI.
• Auditor menilai kerugian negara akibat mark-up harga pada proyek SMP mencapai lebih dari Rp 4,5 miliar.

Rincian Pengadaan

• SD Negeri: 429 paket, masing-masing berisi 28 meja dan kursi siswa, satu meja guru, satu kursi guru, serta satu papan tulis.
• SD Swasta: 5 paket dengan spesifikasi serupa.
• SMP Negeri: 332 paket dengan komposisi 30 meja dan kursi siswa, perlengkapan guru, dan papan tulis.
• SMP Swasta: 3 paket dengan spesifikasi sama.

Catatan Auditor

Auditor menyoroti kelemahan dalam proses perencanaan dan pengawasan:

• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diduga hanya melakukan survei harga kepada satu penyedia, yakni PT DAS dan PT BP.
• Ditemukan perusahaan lain yang menawarkan harga lebih murah, namun tidak dijadikan referensi.
• Dugaan kongkalikong antara PPK dan perusahaan pemenang tender memperkuat indikasi mark-up.

Respons Inspektorat Langkat

Upaya konfirmasi kepada pejabat Inspektorat Langkat menunjukkan sikap saling lempar tanggung jawab:

• Plt Kepala Inspektorat Langkat, Gumala Ulfa belum memberikan jawaban sejak Senin (22/6/2026).
• Irban V, Saifullah menyatakan, “Terkait tindak lanjut hasil temuan BPK, ada di Bagian Evlap (evaluasi dan pelaporan).”
• Koordinator Evlap, Jarot, menolak memberikan keterangan: “Boleh langsung konfirmasi ke pimpinan, karena saya sudah bergabung di Tim Irban, tidak bertanggung jawab menangani tindak lanjut. Jadi, tidak ada kapasitas lagi menyampaikan jawaban.”

Temuan auditor ini menegaskan adanya kelemahan sistemik dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan Langkat.

Potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp 6 miliar, menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses tender di daerah.

(cr23/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan