Menteri ESDM Ungkap Penyebab Utama Pemadaman Listrik PLN, Bukan Karena Kekurangan Batu Bara

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi mengenai badai pemadaman listrik bergilir yang belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah.

Bahlil menegaskan bahwa persoalan tersebut sama sekali bukan dipicu oleh isu kelangkaan atau kekurangan pasokan batu bara.

Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi, akar masalah dari lumpuhnya aliran listrik di sejumlah wilayah justru terletak pada aspek kendala teknis operasional pembangkit, manajemen pemeliharaan (maintenance), serta pasokan spesifik komoditas batu bara kalori menengah.

Secara umum, pemerintah menjamin bahwa ketahanan energi dan ketersediaan batu bara nasional untuk menyuplai kebutuhan pembangkit listrik berada dalam kondisi yang sangat aman dan mencukupi.

Guna meluruskan informasi yang simpang siur di publik, Bahlil membeberkan perbandingan data antara kebutuhan riil tahunan PT PLN (Persero) dengan realisasi penugasan serta kontrak yang telah berjalan.

Total kebutuhan batu bara untuk operasional seluruh pembangkit listrik PLN mencapai kisaran 154 juta metrik ton per tahun.

Melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pemerintah telah memberikan penugasan wajib kepada perusahaan pemegang konsesi tambang dengan total target produksi mencapai 180 juta hingga 190 juta metrik ton.

Dari total alokasi yang disiapkan pemerintah, manajemen PLN tercatat telah sukses mengamankan kontrak pengadaan fisik sebesar 134 juta metrik ton.

“Batu bara tidak ada kelangkaan. Masalah yang disampaikan PLN itu adalah mereka kekurangan medium kalori, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori. Tapi itu kan teknis mereka (PLN). Sama maintenance masalahnya,” tegas Bahlil saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan publik mengenai batasan wewenang dan pembagian kerja (tata kelola) di sektor ketenagalistrikan nasional.

Pemerintah memegang peran penuh di wilayah hulu untuk memastikan ketersediaan alokasi dan mendorong pemenuhan kontrak payung antara korporasi tambang dan BUMN.

Namun, begitu urusan kontrak selesai dilaksanakan, maka seluruh tanggung jawab teknis terkait operasional sistem distribusi, rantai pasok logistik, hingga keandalan unit pembangkit sepenuhnya menjadi ranah mutlak manajemen PLN.

Bahlil menambahkan bahwa sebagian besar gangguan intermiten di lapangan dipicu oleh faktor internal PLN, termasuk kesiapan sistem mekanis dan jadwal pemeliharaan berkala yang tidak termitigasi dengan cepat.

Kendati pelaksanaan teknis berada di tangan operator, Kementerian ESDM menyatakan tidak akan tinggal diam dan berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat secara berkala.

Langkah ini ditempuh demi menjaga keandalan pasokan listrik nasional sekaligus meminimalkan kerugian aktivitas ekonomi masyarakat.