Rekam Jejak Achmad Rasjid, Hakim Vonis AKBP Basuki 6 Tahun Penjara Kasus Tewasnya Dosen Untag

TRIBUN-MEDAN.com - Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepada AKBP Basuki dalam kasus kematian Levi, dosen perempuan Universitas 17 Agustus 1945 (Untag).

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Rabu, 20 Mei 2026.

Vonis majelis hakim lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman 5 tahun penjara terhadap terdakwa.

Ketua Majelis Hakim Achmad Rasjid menyatakan, terdapat sejumlah hal memberatkan yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan hukuman kepada perwira aktif kepolisian tersebut.

Hakim Nilai Keluarga Korban Mengalami Tekanan Sosial

Dalam sidang putusan, Hakim Achmad Rasjid menyoroti dampak psikologis dan sosial yang dialami keluarga korban setelah kematian Levi.

"Akibat perbuatan terdakwa, keluarga terdekat korban dari keluarga kandung korban merasa jika korban meninggal tidak wajar karena meninggal dalam posisi tidak menggunakan busana yang diketahui pertama kali dari kiriman foto pesan kepada saksi dalam bentuk berita," kata hakim Rasjid saat sidang, Rabu.

Menurut majelis hakim, kondisi tersebut membuat keluarga korban mengalami tekanan batin dan kesulitan menjelaskan peristiwa tersebut kepada keluarga besar maupun lingkungan sekitar.

"Sehingga dari keluarga korban (kakak) belum pernah pulang ke kampung halaman karena yakin akan mendapatkan sanksi sosial dengan adanya kasus ini," ungkap hakim Rasjid.

Majelis hakim menilai dampak sosial yang muncul akibat perkara tersebut menjadi salah satu alasan hukuman diperberat.

Status AKBP Basuki sebagai Polisi Jadi Pertimbangan Hakim

Selain dampak terhadap keluarga korban, hakim juga menyoroti posisi Basuki sebagai aparat penegak hukum yang dinilai memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada korban.

"Terdakwa yang memiliki kewajiban hukum atau legal entity baik sebagai manusia ataupun sebagai orang yang terdekat korban pada saat itu maupun sebagai aparat penegak hukum untuk menolong korban," ucap hakim Rasjid.

Majelis hakim menilai tindakan terdakwa justru mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan tidak ada hal yang meringankan terdakwa selama proses persidangan berlangsung.

"Menyatakan terdakwa Basuki terbukti sah dan melakukan tindakan pidana mengakibatkan kematian," ujarnya.

Divonis Berdasarkan KUHP Baru

Dalam perkara tersebut, AKBP Basuki dinyatakan melanggar Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kelalaian yang mengakibatkan kematian atau luka.

Majelis hakim juga menerapkan Pasal 475 ayat (1) KUHP dalam menjatuhkan hukuman.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun," kata Hakim Rasjid.

Putusan ini sekaligus menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik karena melibatkan perwira aktif kepolisian dan korban dari kalangan akademisi.

Rekam Jejak Hakim Achmad Rasjid

Achmad Rasjid, S.H. merupakan hakim di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikenal pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri (PN) Situbondo Kelas IB, Jawa Timur.

Dalam perjalanan kariernya, ia kemudian mendapat penugasan baru sebagai hakim di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus.

Nama Achmad Rasjid beberapa kali muncul dalam dokumen resmi Mahkamah Agung maupun pemberitaan nasional terkait dunia peradilan.

Saat menjabat Ketua PN Situbondo, ia tercatat aktif memimpin administrasi pengadilan sekaligus menangani berbagai agenda peradilan di wilayah tersebut.

Dalam dokumen resmi PN Situbondo tahun 2024, Achmad Rasjid tercantum dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).

Ia juga masuk dalam daftar hakim mediator pada perkara-perkara yang ditangani PN Situbondo.

Karier Achmad Rasjid menjadi perhatian publik setelah ia menyampaikan pandangannya terkait peningkatan kesejahteraan hakim.

Dalam keterangannya kepada media nasional, ia menilai perhatian pemerintah terhadap profesi hakim menjadi langkah penting untuk memperkuat profesionalisme lembaga peradilan.

Ia sempat menyampaikan pernyataan yang cukup dikenal:

“Integritas itu adalah pilihan.”
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan hakim diharapkan dapat mendukung terwujudnya sistem peradilan modern dan berintegritas di Indonesia.

Pada November 2025, Achmad Rasjid resmi mengakhiri masa tugasnya sebagai Ketua PN Situbondo setelah mendapat penugasan baru di Pengadilan Negeri Semarang Kelas IA Khusus.

Posisi Ketua PN Situbondo kemudian digantikan oleh Dr. Ngurah Suradatta Dharma Putra.

Mutasi tersebut menjadi bagian dari rotasi hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Setelah bertugas di PN Semarang, Achmad Rasjid tercatat memimpin sejumlah persidangan yang mendapat perhatian publik di Jawa Tengah.

PN Semarang sendiri merupakan pengadilan dengan klasifikasi Kelas IA Khusus yang menangani berbagai perkara besar, baik pidana maupun perdata.

Artikel sudah tayang di Kompas.com

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan