HARTA KEKAYAAN Muhadjir Effendy yang Minta Tunda Pemeriksaan KPK soal Kasus Korupsi Kuota Haji

TRIBUN-MEDAN.COM - Sosok, profil, biodata, dan nilai harta kekayaan Muhadjir Effendy. 

Muhadjir Effendy dikenal sebagai politikus, akademisi, dan tokoh Muhammadiyah.

Ia lahir di Wonoasri, Madiun, Jawa Timur, 29 Juli 1956. 

Pria bernama lengkap Prof. Dr. Drs. H. Muhadjir Effendy, M.A.P. ini pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016–2019) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2019–2024).

Muhadjir ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah sejak Juli 2024, setelah Muhammadiyah menerima konsesi usaha pertambangan dari pemerintah.

Kini, Guru Besar Sosiologi Universitas Negeri Malang ini menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji (2024-sekarang).

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Muda (IAIN Malang, 1978)

- Fakultas Tarbiyah
Sarjana Pendidikan Sosial (IKIP Malang, 1982)

- Magister Administrasi Publik (Universitas Gadjah Mada, 1996)

- Doktor Sosiologi Militer (Universitas Airlangga, 2008)

– Pernah mengikuti short course di Victoria University (Kanada, 1991) dan National Defence University (AS, 1993).

Karier Akademik dan Organisasi

- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (2000–2016)

- Guru Besar Sosiologi Universitas Negeri Malang

- Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015–2020)

- Aktif sebagai wartawan sejak 1978

- Pernah menjadi Dewan Penasehat PWI Malang Raya.

Karier Pemerintahan:

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016–2019)

- Menko PMK (2019–2024)

- Menteri Agama ad interim (2022)

- Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga (2023)

- Pelaksana tugas Menteri Sosial (2020 & 2024)

- Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji (2024–sekarang)

Penghargaan dari Negara

- Satyalancana Karya Satya XX (2010)

- Bintang Mahaputera Adipradana (2020)

Total Harta Kekayaan Muhadjir Effendy

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, nilai harta kekayaan Muhadjir Effendy tercatat sekitar Rp44,7 miliar, dan ia tidak memiliki utang.

Nilai harta kekayaan Muhadjir Effendy didominasi tanah dan bangunan senilai Rp32,96 miliar, tersebar di Malang dan Madiun. Di antaranya tanah/bangunan seluas 828 m⊃2; di Malang senilai Rp5 miliar, tanah 2.330 m⊃2; di Malang senilai Rp1 miliar, serta beberapa aset tanah di Madiun dengan nilai ratusan juta rupiah.

Baca juga: Profil dan Biodata Muhadjir Effendy yang Minta Tunda Pemeriksaan KPK soal Kasus Korupsi Kuota Haji

Pada Mei 2026, Muhadjir Effendy dipanggil oleh KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Muhadjir Effendy meminta pemeriksaannya sebagai saksi korupsi kuota haji ditunda.

Muhadjir sedianya diperiksa pada Senin (18/5/2026) hari ini dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. 

“Yang bersangkutan sudah konfirmasi dan mengajukan penundaan pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin.

Budi mengatakan, Muhadjir meminta penundaan ke KPK karena sudah memiliki agenda lain yang sudah terjadwal.

“Penyidik akan menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya. Mengingat pada prinsipnya setiap keterangan dari para saksi tentunya dibutuhkan dalam proses penyidikan perkara ini,” ujar dia.

Kasus korupsi kuota haji 

KPK telah menetapkan empat orang tersangka kasus korupsi kuota haji, yakni:

1. Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas;

2. Eks staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex;

3. Eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah (Kesthuri) Asrul Azis Taba;

4. Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

KPK menduga, terdapat pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara.

Ismail Adham diduga memberikan uang 30.000 dollar Amerika Serikat (AS) kepada eks staf khusus Gus Alex terkait pengaturan pengisian kuota khusus tambahan itu.

Ismail juga memberikan 5.000 dollar AS dan 16.000 riyal Arab Saudi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief.

Sementara itu, Asrul Azis Taba diduga memberikan uang sebesar 406.000 dollar AS kepada Gus Alex untuk pengaturan pengisian kuota khusus tambahan.

Atas pemberian tersebut, delapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terafiliasi dengan ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar Rp 40,8 miliar.

KPK menyebutkan, Gus Alex dan Hilman merupakan representasi dari Yaqut dalam penerimaan uang tersebut. 

(*/Tribun-medan.com)

Artikel sebagian telah tayang di Tribunnews.com