Sejumlah Komoditas Terancam Naik Harga Imbas Rupiah yang Makin Loyo, Rekor Rp 17.600 per Dollar AS

TRIBUN-MEDAN.com - Nilai tukar rupiah kembali melemah dan mencatat sejarah baru tembus Rp 17.600 per dollar AS pada perdagangan Jumat (15/5/2026) pagi.

Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai mulai memicu ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, mulai dari tahu, tempe, hingga mi instan. 

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi mengatakan, dampak pelemahan rupiah paling terasa pada komoditas pangan yang masih bergantung pada bahan baku impor seperti gandum dan kedelai. 

Menurut dia, kenaikan harga bahan baku impor sudah mulai terjadi di tingkat produsen sejak akhir April 2026 dan berpotensi diteruskan ke konsumen dalam beberapa bulan ke depan. 

“Pada komoditas berbasis impor seperti gandum dan kedelai, harga akan naik. Ini berarti harga mi instan, roti, tahu, dan tempe berpotensi merangkak naik,” ujar Rahma, Jumat (15/5/2026) dilansir Kompas.com. 

Rahma menjelaskan, kenaikan harga tahu dan tempe akan sangat dirasakan kelompok masyarakat bawah karena kedua produk tersebut menjadi sumber protein utama dengan harga paling terjangkau. 

Sementara bagi kelas menengah, tekanan lebih terasa pada kenaikan harga makanan olahan dan biaya makan di luar rumah. 

Tak hanya pangan, tekanan juga mulai muncul dari sisi energi dan transportasi setelah harga BBM nonsubsidi mengalami kenaikan. 

Baca juga: Panglima Geng Motor di Medan Diciduk, Jadi Kurir Jaringan Pengedar Pod Getar

Rahma menyoroti harga Dexlite yang kini mencapai Rp 26.000 per liter dan Pertamina Dex sekitar Rp 27.900 per liter. Kondisi ini berdampak langsung pada ongkos logistik dan distribusi barang. 

“Kenaikan harga BBM nonsubsidi meningkatkan ongkos angkut barang dari pelabuhan ke pasar. Akibatnya harga sayur-mayur lokal pun bisa naik meski bukan barang impor,” katanya. 

Menurut Guru Besar Universitas Airlangga ini, dampak tersebut bersifat berantai karena kenaikan biaya transportasi akan diteruskan ke harga barang di tingkat konsumen. 

Rahma mengingatkan masyarakat kelas bawah juga berpotensi terkena tekanan tambahan dari naiknya biaya operasional angkutan umum dan ojek online akibat mahalnya suku cadang kendaraan yang mayoritas masih impor. 

Risiko Penyesuaian Harga BBM Subsidi 

Ia menilai situasi menjadi semakin sensitif karena pemerintah saat ini masih menahan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar di tengah pelemahan rupiah dan tingginya harga minyak dunia. 

Namun, jika rupiah terus melemah mendekati Rp 18.000 per dollar AS, risiko penyesuaian harga BBM subsidi akan semakin besar. 

“Kalau kurs tidak segera kembali ke bawah Rp 17.000, daya beli masyarakat akan tergerus oleh inflasi,” ujar Rahma. 

Ia memproyeksikan inflasi tahun ini bisa bergerak menuju level 4,5 persen hingga 4,8 persen akibat kombinasi pelemahan rupiah, mahalnya energi global, dan tingginya ketergantungan impor pangan Indonesia. 

Di sisi lain, Rahma menilai kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan karena tidak memperoleh bantuan sosial, tetapi harus menghadapi kenaikan biaya hidup secara mandiri. 

“Kalau harga pangan dan energi tidak terkendali, risiko penurunan kelas ekonomi dari menengah ke bawah akan sangat besar,” katanya.

Baca juga: PILU Nenek Ditusuk Saat Suapi Cucunya, Pengobatan Tak Ditanggung BPJS, Tertahan di RS karena Biaya

Ancaman PHK

Analis mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pelemahan rupiah belum mencapai titik akhir. 

Menurut dia, tekanan terhadap mata uang domestik masih berpotensi berlanjut hingga ke level Rp 18.000 per dollar AS. 

Dengan terdepresiasinya mata uang Indonesia, biaya impor bahan baku dan harga komoditas global diperkirakan ikut meningkat. 

Kondisi tersebut akan menekan biaya produksi perusahaan, terutama sektor-sektor yang sangat bergantung pada barang impor. 

Perusahaan kemungkinan besar akan memilih langkah efisiensi dibandingkan melakukan ekspansi usaha di tengah ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya tekanan biaya operasional. 

“Pada saat impor barang begitu besar, pasti ada pengetatan anggaran. Anggaran pasti naik, kemudian perusahaan akan efisiensi, perusahaan tidak akan melakukan ekspansi,” ujar Ibrahim. 

Banyak perusahaan akan berupaya bertahan dengan kapasitas usaha yang ada saat ini. Namun, demi menjaga kelangsungan bisnis, perusahaan berpotensi melakukan pengurangan tenaga kerja atau PHK. 

“Perusahaan akan tetap berjalan seperti koridornya. Dan kemungkinan besar untuk mempertahankan perusahaan ini eksis, perusahaan kemungkinan akan melakukan PHK,” paparnya. (*/tribunmedan.com)

Artikel ini sudah tayang di Kompas.com