MPR RI Putuskan Babak Final Lomba Cerdas Cermat di Kalbar Bakal Diulang Usai Polemik Penilaian

dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik,” ungkap Muzani.

Lebih lanjut, Muzani juga menegaskan bahwa LCC Empat Pilar merupakan salah satu metode sosialisasi yang dinilai efektif untuk memperkenalkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada generasi muda.

Oleh karena itu MPR akan terus mengevaluasi pelaksanaan kegiatan LCC Empat Pilar agar kejadian serupa tidak terulang.

“Kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dari masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar,” pungkasnya.

Sebelumnya Sekretariat Jenderal MPR RI akhirnya resmi menonaktifkan seluruh dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," bunyi keterangan resmi MPR RI.

Baca juga: Polisi Beberkan Kronologi Pelajar Dibegal di Kota Binjai, Kapolres : Ancaman 12 Tahun Penjara

Selain sanksi penonaktifan, pihak MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas kelalaian dewan juri yang memicu polemik ini. 

Mereka mengakui bahwa kegiatan pembinaan generasi muda harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, keadilan, dan objektivitas.

MPR menyadari sepenuhnya bahwa insiden ini telah mencederai semangat pembelajaran yang sehat di kalangan pelajar.

Sebagai tindak lanjut, MPR berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba di masa mendatang.

Baca juga: PENJELASAN Pertamina Usai Viral Struk Harga Asli Pertalite Lebih Mahal Ketimbang Pertamax

Fokus perbaikan akan diarahkan pada mekanisme penilaian serta pengetatan sistem verifikasi jawaban peserta.

Selain itu, tata kelola mengenai prosedur keberatan atau protes dari peserta saat lomba berlangsung juga akan dibenahi agar prosesnya lebih transparan dan akuntabel.

*/tribun-medan.com

sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com