NASIB Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat Kini Dinonaktifkan MPR Buntut Polemik Salahkan Jawaban Benar

TRIBUN-MEDAN.COM – Beginilah nasib dewan juri dan MC Lomba Cerdas Cermat Empat Pilat Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun MPR RI resmi menonaktifkan dewan juri dan MC buntut polemik kelalaian penilaian Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar.

Keterangan penonaktifan tersebut disampaikan MPR RI melalui akun Instagram resminya, @mprgoid, pada Selasa (12/5/2026).

"Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini," bunyi keterangan resmi MPR RI.

Melalui Sekretariat Jenderal, MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada publik atas kelalaian dewan juri yang berujung pada polemik tersebut.

Baca juga: BPSDM Hukum Laksanakan Pra-penilaian Kompetensi Jabatan Fungsional Perancang Peraturan

Pihak MPR menyadari sepenuhnya bahwa kegiatan pembinaan generasi muda, seperti LCC Empat Pilar, mutlak harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, keadilan, objektivitas, dan semangat pembelajaran yang sehat.

Sebagai tindak lanjut atas insiden di Kalbar, MPR RI berjanji akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Fokus evaluasi akan menyasar pada perbaikan aspek teknis pelaksanaan lomba. Hal ini mencakup pembenahan mekanisme penilaian, pengetatan sistem verifikasi jawaban peserta, hingga perbaikan tata kelola jika terjadi keberatan atau protes dari peserta di tengah perlombaan.

Langkah ini diambil demi memastikan bahwa pelaksanaan LCC Empat Pilar ke depannya dapat berlangsung lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.

"Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas," tulisnya.

Sebelumnya kontroversi bermula ketika sesi rebutan pertanyaan membahas mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Regu C dari SMAN 1 Pontianak lebih dulu menjawab bahwa anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah serta diresmikan oleh presiden.

Namun jawaban tersebut justru dianggap kurang lengkap oleh dewan juri karena penyebutan unsur DPD dinilai tidak terdengar jelas.

Akibatnya, regu tersebut mendapat pengurangan nilai.

Baca juga: Eks Pejabat Pelat Merah yang Gelapkan Uang Jemaat Aek Nabara Kini Jadi Tersangka Pencucian Uang

Tak lama kemudian, pertanyaan serupa diberikan kepada regu lain dengan jawaban yang dianggap sama.

Kali ini, juri justru memberikan nilai penuh sehingga memicu protes dari peserta dan penonton.

Saat peserta mencoba meminta klarifikasi, Indri Wahyuni menegaskan bahwa artikulasi menjadi hal penting dalam perlombaan tersebut.

“Artikulasi itu penting. Dewan juri menilai berdasarkan apa yang terdengar jelas.

Kalau tidak terdengar, maka juri berhak memberikan pengurangan nilai,” ujar Indri Wahyuni saat menanggapi protes peserta.

Dyastasita Widya Budi juga menyampaikan bahwa dewan juri tidak mendengar penyebutan DPD secara jelas dari regu C.

Keputusan itu kemudian memancing kritik publik karena dinilai tidak objektif.

Bahkan pembawa acara dalam perlombaan tersebut ikut menjadi sorotan karena meminta peserta menerima keputusan juri.

Baca juga: RESPONS Ketua MPR Buntut Indri dan Dyastasita Salahkan Jawaban Benar Siswi Lomba Cerdas Cermat

Respons Wakil Ketua MPR RI

Inilah respons Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman soal polemik juri salahkan jawaban benar siswi saat lomba cerdas cermat.

Baru-baru ini polemik Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial hingga direspons Wakil Ketua MPR RI.

Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul akibat penilaian dewan juri dalam ajang tersebut.

Menurut Akbar, pihaknya tidak akan tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlombaan yang digunakan.

Tak hanya itu, kinerja dewan juri juga akan menjadi perhatian agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada kompetisi berikutnya.

Sorotan publik terhadap proses penilaian disebut menjadi bahan evaluasi penting bagi penyelenggara.

Akbar menegaskan bahwa transparansi dan profesionalisme harus tetap dijaga dalam setiap tahapan perlombaan.

“Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini,” ujar Akbar dalam keterangannya, Senin (11/5/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab atas polemik yang berkembang luas di tengah masyarakat.

Ia juga memastikan seluruh masukan dan kritik dari publik akan diperhatikan demi memperbaiki kualitas pelaksanaan lomba di masa mendatang.

Dengan adanya evaluasi ini, MPR RI diharapkan mampu menghadirkan kompetisi yang lebih adil, kredibel, dan dipercaya peserta maupun masyarakat

*/TRIBUN-MEDAN.COM

artikel ini telah tayang di Tribunnews