Mahfud MD Kritik Penegakan Hukum, Orang Ditangkap Dulu, Diumumkan lalu Dicari Alasan Hukumnya

Mahfud juga menyinggung fenomena Presiden yang akhirnya turun tangan dalam sejumlah kasus hukum yang menuai kontroversi publik.

Menurutnya, langkah Presiden memang dapat dipahami dalam situasi tertentu.

Namun, ia mengingatkan kondisi tersebut tidak boleh menjadi kebiasaan karena dapat melemahkan independensi lembaga peradilan.

“Presiden turun tangan itu bagus kalau situasinya memang buruk. Tapi jangan sampai pengadilan menyebabkan Presiden harus terus turun tangan,” katanya.

Ia khawatir jika kondisi itu terus terjadi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pengadilan dan lebih berharap penyelesaian datang dari kekuasaan politik.

DPR Dinilai Wajar Lakukan Pengawasan

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga membela langkah DPR yang belakangan aktif memanggil dan membahas sejumlah perkara hukum kontroversial.

Menurutnya, DPR memiliki fungsi pengawasan dan tidak bisa sepenuhnya bersikap pasif ketika muncul kegaduhan publik terkait proses hukum.

“Yang salah itu bukan DPR-nya. Yang salah kalau sampai proses hukum yang aneh itu masuk dan menjadi kegaduhan nasional,” ujarnya.

Namun ia menegaskan DPR tidak boleh masuk ke substansi putusan hukum, melainkan hanya mengawasi proses agar berjalan profesional dan adil.

Khawatir Generasi Muda Takut Berprestasi

Mahfud mengaku prihatin karena banyak figur profesional dan anak muda berprestasi kini terseret perkara hukum yang kontroversial.

Ia menyebut nama-nama seperti Tom Lembong, Ira Puspadewi, Nadiem Makarim, hingga IBAM sebagai sosok dengan reputasi besar yang justru kini menghadapi kriminalisasi kebijakan menurut persepsi publik.

Menurut Mahfud, situasi tersebut dapat menciptakan ketakutan di kalangan generasi muda untuk berkarya dan mengambil keputusan strategis bagi negara.

“Kalau caranya seperti ini, generasi muda takut berprestasi untuk negara,” katanya.

Cerita Bertemu Jokowi di Acara Soimah

Di awal wawancara, Mahfud juga sempat menceritakan pertemuan pertamanya secara langsung dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo setelah mundur dari kabinet.