SOSOK dan Profil Wakil Presiden Filipina Sara Duterte yang Baru Dimakzulkan DPR

- Wali Kota Davao (2010–2013, 2016–2022) – menjadi wali kota wanita pertama dan termuda di Davao.

- Wakil Presiden Filipina (2022–sekarang) – mendampingi Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

- Menteri Pendidikan (2022–2024) – meluncurkan program reformasi pendidikan Agenda MATATAG. 

- Kontroversi Pemakzulan: Pada Februari 2025, DPR Filipina menyetujui mosi pemakzulan terhadap Sara Duterte dengan tuduhan korupsi dan dugaan merencanakan pembunuhan Presiden Marcos Jr serta pejabat tinggi lainnya. 

Baca juga: DIBERITAHUKAN Kedubes Filipina, Ada 26 Warganya Disekap di Bali, Kombes Leo Simatupang Gerak Cepat

DPR Filipina Sepakat Makzulkan Wapres Sara Duterte, Karier Politik Terancam Hancur

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina secara resmi menyetujui pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte dalam pemungutan suara yang digelar pada Senin (11/5/2024).  

Keputusan ini memperkecil peluang Sara Duterte untuk maju dalam pemilihan presiden tahun 2028 mendatang.

Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 255 dari 318 anggota parlemen memilih untuk memakzulkan Sara Duterte.

Jumlah ini telah melampaui ambang batas sepertiga suara yang diperlukan untuk melanjutkan proses ke tingkat Senat, sebagaimana dilansir Reuters.

Langkah ini menyusul temuan komite keadilan DPR bulan lalu yang menyatakan adanya bukti permulaan yang cukup atas petisi para aktivis.

Sara dituduh melakukan penyalahgunaan dana publik, akumulasi kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, hingga ancaman terhadap nyawa Presiden Ferdinand Marcos Jr, istrinya, serta mantan Ketua DPR Filipina.

Menanggapi tuduhan tersebut, Sara Duterte secara tegas membantah telah melakukan kesalahan.

Tim hukumnya menyebut upaya pemakzulan tersebut sebagai langkah yang cacat.

"Upaya pemakzulan ini adalah 'ekspedisi memancing' (mencari-cari kesalahan)," ujar tim hukum Sara Duterte.

Baca juga: DITUDUH Lakukan Kejahatan Perang Lawan Narkotika, Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte Ditangkap

Terancam dilarang berpolitik