Nilai Tukar Rupiah Makin Melemah, Kini Sudah di Level Rp 17.300, Celios: Tidak Dipercaya Investor

TRIBUN-MEDAN.com - Nilai tukar rupiah yang terus tertekan hingga mendekati Rp 17.300 per dollar Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi nasional.

Pelemahan tersebut dinilai bukan sekadar gejolak pasar biasa, melainkan sinyal meningkatnya tekanan terhadap ketahanan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, kenaikan harga energi, dan terbatasnya ruang fiskal pemerintah.

Ekonom Universitas Andalas, Hefrizal Handra, menilai situasi tersebut menjadi peringatan yang tidak bisa diabaikan.

“Akhir April hingga awal Mei 2026 menjadi momen yang tidak bisa diabaikan. Rupiah melemah tajam hingga mendekati kisaran Rp 17.000-Rp 17.300 per dollar AS, sementara IHSG terkoreksi signifikan dalam waktu singkat,” kata Hefrizal Handra, dilansir dari Kompas.com.

Dalam periode yang sama, investor asing juga tercatat melakukan aksi jual bersih dalam jumlah besar di pasar keuangan domestik.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa Indonesia tengah menghadapi ujian berat terhadap ketahanan ekonominya.

Menurut Hefrizal, tekanan terhadap rupiah tidak hanya dipengaruhi faktor fundamental ekonomi domestik, tetapi juga dipicu sentimen global dan meningkatnya persepsi risiko terhadap Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa penguatan dollar AS yang berlangsung lebih lama dari perkiraan, ketidakpastian arah suku bunga global, hingga tensi geopolitik internasional menjadi faktor utama yang memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan nasional.

Selain itu, lonjakan harga minyak dunia yang kembali menembus 100 dollar AS per barel turut memperburuk tekanan terhadap Indonesia yang masih bergantung pada impor energi.

“Tekanan global saat ini tidak lagi bersifat sementara, tetapi cenderung persisten,” ujarnya.

“Ini yang membuat tekanan terhadap pasar keuangan domestik berlangsung lebih panjang,” lanjut Hefrizal.

Meski demikian, Hefrizal menilai pelemahan rupiah saat ini telah melampaui nilai fundamentalnya.

Berdasarkan pendekatan purchasing power parity (PPP) atau paritas daya beli dengan basis inflasi Indonesia dan Amerika Serikat sejak 2022, nilai tukar rupiah seharusnya berada di kisaran Rp 15.000 per dollar AS.

Namun, kurs aktual yang berada di sekitar Rp 17.200 per dollar AS menunjukkan rupiah berada sekitar 14-15 persen di bawah nilai wajarnya.

Dalam teori ekonomi, kondisi tersebut dikenal sebagai overshooting, yakni ketika nilai tukar bergerak melampaui level fundamental akibat respons pasar yang berlebihan terhadap risiko jangka pendek.

“Artinya, rupiah saat ini tidak hanya melemah, tetapi juga diperdagangkan di bawah nilai wajarnya,” katanya.

“Sentimen dan arus modal lebih dominan dibanding perubahan fundamental ekonomi,” lanjut Hefrizal.

Di tengah tekanan terhadap rupiah, data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 justru mencatat pertumbuhan sebesar 5,61 persen.

Namun, angka tersebut dinilai belum cukup untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi ekonomi domestik.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai terdapat sejumlah anomali dalam data pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pergerakan rupiah yang negatif (melemah) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita rapuh sehingga tidak dipercaya investor,” ujar Nailul.

Menurut dia, apabila pertumbuhan ekonomi benar-benar solid seperti tercermin dalam data BPS, kondisi tersebut seharusnya diikuti penguatan rupiah dan meningkatnya arus modal asing masuk ke Indonesia.

Namun kenyataannya, rupiah justru terus bergerak melemah.

“Tahun lalu, ketika (ekonomi) dikabarkan naik tajam di Kuartal II dan IV, dianggap tidak mencerminkan kenaikan ekonomi Indonesia,” katanya.

“Maka meskipun kuartal I 2026 naik hingga 5,61 persen, investor melihat indikator lainnya sebelum melakukan investasi,” lanjut Nailul.

Ia menambahkan, investor domestik maupun asing kini cenderung mengambil langkah aman di tengah ketidakpastian ekonomi global dan domestik.

Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya kecenderungan investor domestik mengonversi rupiah ke dollar AS.

Menurut Nailul, kebijakan Bank Indonesia (BI) yang membatasi transaksi pembelian valuta asing tanpa underlying juga menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap dollar AS.

“Ini yang menyebabkan permintaan dollar meningkat, rupiah semakin melemah,” ujarnya.

Sementara itu, Hefrizal juga menyoroti meningkatnya Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang mencerminkan naiknya persepsi risiko investor global terhadap kemampuan Indonesia memenuhi kewajiban utangnya.

Menurut dia, kenaikan CDS membuat investor asing cenderung mengurangi kepemilikan aset berdenominasi rupiah, baik di pasar obligasi maupun saham.

“Pasar valas saat ini lebih takut dibandingkan pasar saham,” ujarnya.

“Itu terlihat dari pelemahan rupiah yang jauh lebih tajam dibanding koreksi IHSG,” lanjut Hefrizal.

Ia membandingkan kondisi saat ini dengan beberapa episode tekanan ekonomi sebelumnya.

Pada periode taper tantrum 2013, rupiah melemah dari sekitar Rp 9.700 menjadi di atas Rp 12.000 per dollar AS, sementara IHSG terkoreksi hampir 20 persen.

Sedangkan pada awal pandemi Covid-19 tahun 2020, rupiah sempat menyentuh Rp 16.000 per dollar AS dan IHSG anjlok lebih dari 35 persen akibat guncangan global.

Berbeda dengan dua periode tersebut, pelemahan rupiah pada 2026 justru terjadi ketika IHSG masih bertahan di kisaran 6.900-7.100 dengan koreksi yang relatif terbatas.

Menurut Hefrizal, kondisi itu menunjukkan bahwa tekanan saat ini lebih dominan terjadi di pasar valuta asing dibanding sektor riil atau pasar saham.

Ia juga menilai lonjakan harga minyak dunia menjadi faktor penting yang memperbesar tekanan terhadap APBN melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi.

Di sisi lain, penurunan transfer ke daerah dalam APBN 2026 serta kebijakan efisiensi belanja pemerintah turut mempersempit ruang fiskal pemerintah.

“Kombinasi tekanan eksternal dan keterbatasan fiskal membuat pasar mulai melakukan penyesuaian ulang terhadap risiko Indonesia,” katanya.

Meski begitu, Hefrizal menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini belum dapat disebut sebagai krisis karena fundamental ekonomi dan sektor riil masih relatif terjaga.

Namun, ia mengingatkan tekanan berkepanjangan tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel dapat memperbesar risiko ke depan.

“Indonesia memang belum masuk fase krisis,” ujar Hefrizal.

“Tetapi ekonomi sedang berada dalam ujian ketahanan yang serius,” lanjut dia.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan