Respons Kepala BGN Isu Pencopotan di Tengah Kritik Pelaksanaan Program MBG

"Masih ada 1.242 orang yang keracunan makan bergizi gratis. Masih ada ratusan triliun anggaran pendidikan yang direalokasi untuk makan bergizi gratis. Masih ada 1.720 SPPG yang ditutup karena tidak sesuai dengan standar operasional. Masih ada puluhan SPPG yang masih dimiliki oleh kepentingan partai politik dan oligarki," tegas Rofi.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi besar-besaran bagi pemerintah sebelum memperluas program.

Ia menilai masih banyak persoalan pendidikan yang lebih mendesak untuk diperhatikan.

Mulai dari fasilitas sekolah yang belum layak hingga kesejahteraan guru honorer yang dinilai masih jauh dari harapan.

Selain itu, BEM IPB juga menyinggung isu penggunaan anggaran program yang belakangan ramai diperbincangkan publik.

Mereka mempertanyakan kabar mengenai penggunaan dana miliaran rupiah untuk pengadaan kaos kaki, jasa event organizer, hingga motor listrik.

BEM menilai pemerintah seharusnya fokus melakukan pembenahan mendasar, bukan memperluas program hingga melibatkan institusi pendidikan.

"Dengan dalih 'Menjadi labolatorium hidup untuk pengembangan riset dan inovasi'. Sudah cukup pak. Rakyatmu sudah muak," ujarnya lagi.

Gaji Pencuci Piring MBG 3,5 Juta, Guru 600 Ribu

 Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal gaji pencuci piring MBG Rp 3,5 juta. 

Dadan mengakui banyak yang protes terkait kebijakan itu.   

"Makanya kita diprotes oleh banyak pihak karena lebih tinggi gaji karyawan, pencuci piringnya, omprengnya lebih tinggi dibanding guru honorer. Mereka (pencuci piring) bergaji Rp2,4 hingga Rp3,5 juta per bulan, guru mungkin hanya rata-rata Rp 600-Rp800 ribu,” kata Dadan saat kunjungan di Kampus Unhas, Makassar, Selasa (28/4/2026).

Padahal Dadan mengungkapkan BGN merekrut para relawan SPPG dari masyarakat yang tergolong dalam kategori desil 1 hingga 4.

Mereka terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Artinya, kelompok ini sebelumnya memiliki riwayat penghasilan rendah.

Bahkan berada di bawah angka Rp1 juta per bulan.