Respons Kepala BGN Isu Pencopotan di Tengah Kritik Pelaksanaan Program MBG

TRIBUN-MEDAN.com - Begini tanggapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di tengah gelombang kritikkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG dan isu pencopotan dirinya.

Selain dikritik publik, diketahui program MBG juga mendapat tekanan imbas situasi krisis global.

Baca juga: Terungkap Identitas Sopir ALS dan Truk yang Tewas dalam Kecelakaan, Ini yang Terjadi Sebelum Musibah

Dalam wawancara eksklusif di kediamannya di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2026), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan posisi jabatan yang diembannya merupakan amanah yang sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Inspiratif! Penjual Kerupuk Tuna Netra Ini Mampu Sekolahkan Anak Hingga Sarjana

Dadan merespons berbagai dorongan publik, termasuk hasil polling yang menyebut dirinya layak diganti.

Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari dinamika yang harus dihormati, namun tidak mengubah fokusnya dalam menjalankan tugas.

“Jabatan itu adalah amanah. Soal posisi di kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Saya menghormati semua dinamika yang berkembang,” kata Dadan pada Rabu (29/4/2026).

Dia menegaskan, hingga saat ini tidak menerima sinyal terkait pergantian jabatan, termasuk saat isu reshuffle mencuat.

Informasi pergantian kabinet, kata dia, baru diketahuinya pada hari yang sama ketika reshuffle diumumkan.

“Sejauh ini tidak ada instruksi apa-apa, jadi saya bekerja saja menjalankan tugas,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menggambarkan proses penunjukan dirinya sebagai Kepala BGN berlangsung secara langsung saat masih tergabung dalam tim pakar.

Dia menyebut keputusan Presiden mempertimbangkan kebutuhan strategi dan situasi yang berkembang.

Baca juga: Jadwal Final Liga Champions 2025/2026 Arsenal vs PSG, Bayern Muenchen Tersingkir

“Pemimpin itu punya visi dan strategi, memilih orang sesuai kebutuhan situasi. Saya hanya menjalankan perintah dan berusaha memberikan yang terbaik,” ucapnya.

Di sisi lain, tekanan terhadap anggaran negara akibat dinamika global, termasuk situasi di Timur Tengah, turut memunculkan wacana penghentian program MBG.

Namun kebijakan yang diambil pemerintah justru mengarah pada penyesuaian pola pelaksanaan.

Program MBG yang sebelumnya berjalan enam hari dalam sepekan, kini disesuaikan menjadi lima hari untuk sekolah dengan sistem lima hari belajar.