Berita Viral

Respons Kepala BGN Isu Pencopotan di Tengah Kritik Pelaksanaan Program MBG

Dadan Hindayana di tengah gelombang kritikkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG dan isu pencopotan dirinya.

Tayang:
Editor: Salomo Tarigan
TRIBUN MEDAN/ANISA
KEPALA BGN - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana 

Sementara untuk daerah tertentu dan kelompok rentan, layanan tetap diberikan penuh.

“Sekolah lima hari dilayani lima hari, kecuali daerah 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi tetap enam hari. Ibu hamil, menyusui, dan balita juga tetap enam hari,” imbuhnya.

Kebijakan tersebut disebut mampu menghasilkan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa mengurangi sasaran utama program. 

Dia menyebut langkah ini sebagai bagian dari peningkatan efektivitas program.

“Kebijakan ini bisa membuat penghematan kurang lebih Rp 20 triliun,” ungkapnya.

Dalam momen itu, Dadan juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi program MBG, mulai dari pelaksana di lapangan hingga masyarakat luas.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat. Anda semua adalah pejuang merah putih,” ujarnya.

Dadan juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama berkontribusi dalam membangun generasi masa depan Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

“Keterlibatan semua pihak penting untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan mampu bersaing menuju 2045,” pungkasnya.

BEM IPB Tolak Dapur MBG

 Sikap tegas ditunjukkan BEM KM IPB University terkait rencana pelibatan perguruan tinggi dalam pendirian dapur program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

Melalui unggahan di akun Instagram @bemkmipb pada Rabu (6/5/2026), organisasi mahasiswa tersebut menyampaikan penolakan secara terbuka.

Dalam surat terbuka itu, mereka secara langsung menyampaikan pesan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

"Kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tolong pak, jangan terlalu memaksa," pembuka surat terbuka yang diwakili oleh Presiden Mahasiswa BEM KM IPB University, Muhammad Abdan Rofi itu.

Pihak BEM menilai lembaga pendidikan seharusnya tetap menjadi ruang moral dan intelektual, bukan dijadikan bagian dari proyek yang dinilai bermasalah.

Mereka juga menyoroti sejumlah persoalan yang disebut masih membayangi program MBG di berbagai daerah.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved