VIRAL Anggaran Rp 450 Juta untuk Laundry di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Pemprov Buka Suara

TRIBUN-MEDAN.com - Viral anggaran Rp 450 juta untuk laundry di rumah jabatan Gubernur Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atau Pemprov buka suara.

Provinsi Kaltim tengah jadi sorotan bersama dengan gubernurnya Rudy Mas'ud.

Sempat viral soal mobil dinas, renovasi rumah dinas, hingga kursi pijat, kini mencuat lagi soal anggaran Rp 450 juta.

Baca juga: Sertijab Danyonif TP 902/SPG Jadi Simbol Penguatan Sinergi TNI-Polri di Sumut

Dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tertulis untuk Rp450 juta untuk belanja pakaian kepala daerah.

Usai viral, Pemprov Kaltim memberikan klarifikasi. 

Itu disampaikan saat Plt Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany mengklarifikasi bahwa anggaran Rp 450 juta bukan untuk kebutuhan pribadi kepala daerah.

Asrti menjelaskan, anggaran tersebut memang tertulis belanja pakaian kepala daerah.

Baca juga: RESMI Legimin Rahardjo Jadi Direktur PSMS Medan U-19, Fokus Manfaatkan Pemain Lokal Sumut

Namun hal tersebut hanya sekadar penamaan.

“Mulai Rp 450 juta. Kalau kita lihat di RUP, memang tertulis belanja pakaian kepala daerah. Tapi itu hanya penamaan dalam sistem,” kata Astri, Selasa (5/5/2026).

Astri menyebut adanya kesalahpahaman publik akibat istilah “belanja pakaian” dalam dokumen anggaran.

“Prinsipnya dari Rp 450 juta itu, awalnya orang berpikir untuk membeli pakaian. Padahal bukan. Itu untuk kebutuhan kebersihan berbagai perlengkapan rumah tangga di gedung,” tegasnya, melansir dari Kompas.com.

Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan laundry berbagai perlengkapan di rumah jabatan dan gedung milik pemerintah.

“Bukan hanya pakaian. Tapi juga untuk laundry karpet, gorden, bed cover, sprei, sampai taplak dan penutup kursi jamuan,” kata dia.

Ia menjelaskan, nomenklatur tersebut diambil saat penyusunan anggaran pada akhir 2025, sehingga deskripsinya belum menggambarkan secara rinci peruntukan sebenarnya.

Ia memastikan pemerintah akan memperbaiki penamaan dalam dokumen anggaran agar lebih transparan dan tidak menimbulkan multitafsir.

Baca juga: Wakil Bupati Samosir Hadiri Pengukuhan LPS I Medan, Dorong Penguatan Kepercayaan terhadap Perbankan