Setelah Viral KPK Bertindak soal Pengadaan 39.345 Sepatu Sekolah, Harga Rp 700 Ribu per Pasang

TRIBUN-MEDAN.com - Dianggarkan Rp 27 miliar, pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat Rp 700 ribu per pasang jadi sorotan.

Setelah viral di media sosial Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Joko Pramono mengatakan KPK akan menelusuri persoalan tersebut.

Pasalnya, pengadaan sepatu ini mendapatkan kritik dari masyarakat, dan berpotensi terdapat celah korupsi.

"Kalau dalam konteks pencegahan bisa," ujar Agus di Istana, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Agus menjelaskan, KPK masih mempelajari persoalan tersebut.

Meski begitu, KPK tidak hanya berfokus pada alas kaki daripada siswa Sekolah Rakyat saja.

"Tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya cakupan kepada kaus kaki atau apa tidak, tapi seluruh proses," imbuhnya.

Diketahui, masyarakat menyoroti perihal pengadaan 39.345 sepatu dengan harga Rp 700.000 per pasang, dengan total anggaran mencapai Rp 27 miliar.

Adapun Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul telah buka suara terkait anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat.

Gus Ipul mengatakan, anggaran Rp 27 miliar untuk sepatu tersebut masih berupa perencanaan awal.

Selanjutnya, pihaknya baru akan melakukan proses pengadaannya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberi penjelasan terkait sepatu tersebut.

Baca juga: Jadwal Siaran Bayern Muenchen vs PSG Semifinal II Liga Champions

Gus Ipul membeberkan secara rinci proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat yang menyentuh angka Rp640.000 per pasang di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026). 

Nilai tersebut merupakan harga final setelah proses lelang terbuka yang mencakup pajak serta spesifikasi khusus sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

Gus Ipul menjelaskan bahwa penetapan harga tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui riset dan perbandingan dengan institusi pendidikan serupa. Proses ini dilakukan untuk memastikan kualitas barang yang diterima oleh siswa Sekolah Rakyat.

"Mekanismenya ada benchmarking ke Taruna Nusantara, SMA CT Arsa, dan juga cek e-katalog. Memperhatikan jumlah siswa, volume kebutuhan, lokasi distribusi, standar harga," ujar Gus Ipul.

Pagu anggaran tersebut kemudian dibahas secara berlapis dengan melibatkan berbagai instansi keuangan negara.

Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

"Dibahas bersama Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Irjen (Inspektur Jenderal), dan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran) Kementerian Keuangan.

Jadi proses menentukan pagu ini sebenarnya tidak berlaku di Kementerian Sosial, dapat tentu berlaku di semua kementerian," jelasnya.

Harga Perkiraan Sendiri Pertimbangan Pasar

Setelah pagu ditetapkan, kata Gus Ipul, Kemensos menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan mempertimbangkan kondisi pasar terkini.

Ia mengatakan bahwa spesifikasi sepatu yang dicari adalah kualitas PDL dengan desain khusus.

"Mekanismenya adalah survei pasar, ada e-katalog, e-commerce, pasar ritel, dan juga pendapat ahli. Kemudian memperhatikan jumlah siswa, volume atau kebutuhan, bahan dan kualitas," tambahnya.

Dalam hasil akhir proses lelang, harga satuan sepatu sebelum pajak berada di angka Rp576.577.

 Angka tersebut kemudian terkoreksi menjadi Rp640.000 setelah ditambahkan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

"Prosesnya seperti ini, jadi pagunya sekian, harga perkiraan sekian, kemudian pemenang tendernya harganya Rp576.577, pemenangnya ini terus ditambah dengan pajak menjadi Rp640.000," ungkap Gus Ipul.

Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menjaga integritas pengadaan barang agar bersih dari praktik korupsi.

Ia memastikan tidak ada intervensi dalam menentukan pemenang lelang.

"Kami sudah bertekad menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk tidak melakukan penyimpangan, tidak otak-atik anggaran, tidak korupsi karena sudah bukan zamannya lagi otak-atik APBN, anggaran di dalam kementerian, kongkalikong," tegasnya.

Pengadaan sepatu ini merupakan bagian dari fasilitas Sekolah Rakyat, yakni sekolah berasrama di bawah naungan Kementerian Sosial. 

Mengingat statusnya sebagai sekolah berasrama, negara menyediakan seluruh kebutuhan hidup siswa, mulai dari makan, minum, hingga seragam dan perlengkapan sekolah lainnya melalui alokasi APBN.

Produksi sepatu siswa  ini sudah berjalan dan telah didistribusikan kepada sekitar 32.000 pelajar.

"Ada beberapa (jenis) sepatu di Sekolah Rakyat yang diberikan kepada siswa pada tahun 2025. Kebutuhan 32.000, tapi kita belanjanya 40.000 untuk jaga-jaga kalau ada yang rusak," kata Gus Ipul.

Berikut anggaran sepatu untuk Sekolah Rakyat:

Harga pengadaan

• Sepatu PDL siswa: Rp 700.000

• Sepatu SMP dan SMA: Rp 700.000

• Sepatu PDH SD: Rp 700.000

• Sepatu olahraga (siswa dan guru): Rp 500.000

• Sepatu PDH guru: Rp 700.000

• Sepatu harian SD: Rp 500.000

• Sepatu SMP dan SMA: Rp 500.000

• Kaos kaki: -

Harga Realisasi

• Sepatu PDL siswa: Rp 640.000

• Sepatu SMP dan SMA: Rp 610.00

• Sepatu PDH SD: Rp 590.000

• Sepatu olahraga (siswa dan guru): Rp 447.000

• Sepatu PDH guru: Rp 625.000

• Sepatu harian SD: Rp 250.000

• Sepatu SMP dan SMA: Rp 300.000

• Kaos kaki: Termasuk dalam pengadaan sepatu

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Baca juga: Update Klasemen Liga Inggris, Everton 3-3 Man City, Arsenal Diuntungkan, Chelsea Kalah

Baca juga: Jadwal Siaran Bayern Muenchen vs PSG Semifinal II Liga Champions

Sumber: kompas.com /tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan