2 Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji Dicegah ke Luar Negeri, KPK Bongkar Pemufakatan Jahat 

KPK meyakini penerimaan uang oleh para pejabat Kemenag tersebut merupakan representasi dari Yaqut Cholil Qoumas selaku pucuk pimpinan.

Praktik korupsi berjemaah yang bermula dari penyalahgunaan wewenang alokasi tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi ini menjadi ladang pungutan liar atau fee percepatan yang dibebankan kepada calon jemaah haji. 

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), skandal manipulasi regulasi ini berujung pada membengkaknya kerugian keuangan negara hingga mencapai Rp 622 miliar.

Abdullah Basalamah Kembalikan Uang Rp 8,4 Miliar

Sebelumnya Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah sudah mengembalikan uang Rp 8,4 miliar ke KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

“Jadi, PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami, kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar Rp 8,4 miliar, kan gitu. Ya, dikembalikan,” kata Khalid usai diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Khalid mengaku tidak mengetahui asal muasal uang dari PT Muhibah.

Pendakwah kondang tersebut mengatakan, pihaknya menyerahkan uang tersebut ke KPK setelah lembaga antirasuah itu melakukan penyelidikan kasus kuota haji.

“Jadi, uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibah, terus kami enggak tahu uang apa, KPK minta, kami kembalikan pada saat diminta, sebatas itu. Jadi, sekali lagi, ini adalah kasusnya kami korban,” ujar Khalid. 

“Kan kami tidak tahu itu uang apa. Jadi pada saat KPK minta, baru kami kembalikan karena kami tidak tahu statusnya uang itu apa,” imbuhnya. 

(*/TRIBUN-MEDAN.com)

Sumber: Tribunnews.com

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan