Daftar 7 Negara di Asia Alami Krisis BBM Imbas Perang Iran vs Israel, Transportasi Mulai Terganggu

TRIBUN-MEDAN.com - Krisis bahan bakar minyak (BBM) global kini semakin meluas, dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang berdampak besar pada jalur distribusi energi dunia.

Penutupan Selat Hormuz sebagai jalur strategis membuat arus pengiriman minyak terganggu secara signifikan.

Jalur laut yang sebelumnya dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia itu kini hanya dapat diakses oleh segelintir kapal setiap harinya.

Kondisi tersebut mendorong lonjakan harga energi yang tajam sekaligus memicu ketidakstabilan pasar global.

Dampak krisis ini paling terasa di kawasan Asia yang selama ini sangat bergantung pada pasokan dari jalur tersebut.

Hampir 90 persen distribusi minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz mengalir ke negara-negara di Asia.

Situasi ini memaksa banyak negara mengambil langkah cepat untuk menjaga ketahanan energi mereka.

Berbagai kebijakan darurat mulai diterapkan guna menekan penggunaan energi secara berlebihan.

Langkah tersebut mencakup pembatasan konsumsi hingga penyesuaian aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

Upaya ini dilakukan sebagai strategi untuk menghemat pasokan energi di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.

Berikut daftar negara yang mengalami krisis BBM imbas perang AS-Israel lawan Iran.

1. Filipina

Buntut perang yang memanas, pemerintah Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. resmi menetapkan status darurat energi nasional sebagai respons terhadap terganggunya pasokan BBM dan gas.

"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dikutip dari Reuters.

 Deklarasi tersebut akan berlaku selama satu tahun sehingga memberi wewenang kepada pemerintah untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi lebih banyak guna memastikan pasokan tepat waktu dan mencukupi.

Jika perlu, pembayaran dilakukan sebagian dari jumlah kontrak di muka. Selain itu, pemerintah bahkan mempertimbangkan penghentian operasional penerbangan untuk menekan konsumsi bahan bakar.