Respons PDIP Wacana Potong Gaji Pejabat Mulai dari Presiden, Menteri,DPR, Pejabat Daerah hingga DPRD

TRIBUN-MEDAN.com -  Muncul wacana pemotongan gaji pejabat demi penghematan anggaran.

Pemotongan gaji pejabat tersebut mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, DPR hingga pejabat negara di daerah.

Begini tanggapan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pareira.

Baca juga: Tangis Pilu Sang Ibu, Detik-detik Putrinya Jessica Meninggal di RS Elisabeth Medan, Dokter Lalai?

Pareira  meminta agar wacana pemotongan gaji menteri demi penghematan anggaran harus dimulai dari Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu sebagai bentuk keteladanan. 

Baca juga: Kabar Terkini Timnas Iran Belum Dicoret, Masih Berpeluang Ikut Piala Dunia 2026

Hal tersebut disampaikan Andreas merespons wacana Presiden Prabowo Subianto untuk memotong gaji para menteri dan anggota DPR di tengah krisis global imbas perang Timur Tengah.

"Kalau mau potong, penghematan ya harus mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat-pejabat negara di republik ini," kata Andreas kepada Tribunnews.com, Selasa (17/3/2026).

Andreas mengatakan, para pemimpin harus memberikan contoh nyata kepada masyarakat.

Baca juga: Penyebab Ledakan di Mesjid Raya Pesona, 1 Jemaah Dilarikan ke RS, 9 Orang Diperiksa Polisi

"Berikan contoh mulai dari atas bahwa kita di negara ini memang harus lebih efisien, hemat," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Ia mengkritik jika kebijakan penghematan hanya dibebankan kepada pihak tertentu, sementara postur belanja negara masih sarat akan pemborosan.

"Jangan perintahkan untuk potong orang lain sementara pemerintah sendiri masih menyusun belanja anggaran yang tidak efisien, pemborosan masih terjadi di mana-mana," tutur Andreas. 

Andreas meminta pemerintah menyisir ulang seluruh alokasi anggaran di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut dia, penundaan program-program yang tidak bersifat prioritas akan jauh lebih berdampak pada penghematan uang negara.

"Secara teknis anggaran itu perlu disisir lagi di setiap K/L. Ada anggaran yang tidak mendesak, tidak urgent bisa ditunda dulu," ungkap Andreas. 

Adapun wacana penghematan anggaran dan pemotongan gaji pejabat ini bermula saat Presiden Prabowo Subianto memaparkan

sejumlah kebijakan negara lain dalam menghadapi dampak krisis global akibat perang di Eropa Timur dan Timur Tengah.