BLT Kesra Cuma Terima 500 Ribu Seharusnya 900 Ribu, Kepling di Medan Amplas Diduga Pungli Warga

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Empat warga Lingkungan I, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, diduga menjadi korban pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh kepala lingkungan setempat 

Para korban mengaku hanya menerima sebagian dari dana Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) yang seharusnya menjadi hak mereka.

Salah seorang korban, Minta Ito Harahap (30), warga Jalan Bajak I, Gang Lambao Blok II, mengungkapkan bahwa dirinya baru mengetahui nominal bantuan yang sebenarnya setelah suaminya mencoba mengecek langsung ke kantor Pos. Awalnya, Kepling I Namirah Nasution meminta Kartu Keluarga (KK) dan KTP milik Minta dengan alasan akan membantu mengambil bantuan sosial.

Saat itu, Minta yang baru saja melahirkan anak ketiganya tidak dapat mengambil bantuan tersebut sendiri.

“Saya enggak tahu berapa sebenarnya uang bantuan itu. Tapi saya hanya diberikan Rp500 ribu oleh kepling. Katanya itu bantuan subsidi upah atau pekerja rentan,” ujar Minta saat ditemui di kediamannya, Kamis (5/3/2026).

Namun, saat suaminya mendatangi Kantor Pos Medan Timbang Deli untuk melakukan pengecekan, terungkap fakta berbeda.

Berdasarkan informasi dari pihak Pos dan bukti yang diterima, total bantuan yang dicairkan atas nama Minta Ito Harahap mencapai Rp900 ribu.

Dana tersebut diketahui diambil oleh tiga orang yang diduga masih memiliki hubungan keluarga dengan kepala lingkungan.

“Total bantuannya Rp900 ribu, tapi yang saya terima cuma Rp500 ribu. Waktu saya tanya ke kepling, dia bilang itu bantuan pekerja rentan dan totalnya cuma Rp500 ribu. Tapi banyak orang bilang itu bantuan Kesra,” jelasnya.

Ibu tiga anak ini menduga dirinya bukan satu-satunya korban.

Menurutnya, setidaknya ada empat warga lain yang mengalami hal serupa. Ia bahkan menduga jumlah korban bisa lebih banyak karena sebagian warga memilih diam.

“Kurang lebih ada empat orang yang saya tahu. Tapi kemungkinan bisa lebih. Di sini banyak orang diam, takut bersuara. Saya curiga karena potongannya terlalu banyak, jadi saya berani bersuara,” ungkapnya.

Ia juga menyebut bahwa warga kerap merasa tertekan atau seolah “dibungkam” ketika mencoba mempertanyakan bantuan yang mereka terima.

Minta mengaku telah berupaya melaporkan persoalan tersebut ke berbagai instansi, mulai dari kantor camat, lurah, hingga Kantor Wali Kota Medan.

Namun hingga kini, menurutnya belum ada kejelasan atau tindak lanjut dari laporan tersebut.