Berita Nasional
Menkeu Purbaya Kritik Bank Syariah, Belum Sepenuhnya Jalankan Syariah Islam: Masih Mahal
Ia menyoroti biaya layanan bank syariah yang justru cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional
TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik praktik perbankan syariah di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam.
Ia menyoroti biaya layanan bank syariah yang justru cenderung lebih mahal dibandingkan perbankan konvensional, sehingga belum memberikan keunggulan nyata bagi masyarakat.
“Kalau saya tanya ke pelaku bisnis, lebih mahal atau lebih murah? Rata-rata lebih mahal. Bahkan lebih menyulitkan. Jadi bukan itu yang diinginkan dari ekonomi berbasis syariah,” ujar Purbaya dalam forum ekonomi syariah di Jakarta dikutip pada Rabu (18/2/2026).
Purbaya mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat ekonomi syariah global karena jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia.
Namun, implementasi ekonomi syariah di sektor keuangan dinilai masih tertinggal dan belum menjadi arus utama dalam sistem ekonomi nasional.
Ia menilai praktik perbankan syariah saat ini masih sebatas penggunaan istilah, tanpa menjalankan prinsip syariah secara substansial.
Menurut Purbaya, esensi ekonomi syariah bukan sekadar mengganti istilah bunga dengan terminologi lain, tetapi memastikan sistem keuangan berjalan adil, efisien, dan mendukung kegiatan produktif.
Purbaya juga menyoroti bahwa bank syariah di Indonesia belum mampu memanfaatkan basis pasar domestik yang besar.
Dengan populasi Muslim yang dominan, seharusnya bank syariah mampu menjadi pemain utama dalam sistem keuangan nasional.
Ia mencontohkan praktik sistem perbankan di Jerman yang dinilai menerapkan prinsip mirip syariah, dengan biaya pinjaman rendah dan fokus pada keberlanjutan ekonomi, bukan semata-mata mengejar keuntungan maksimal. “Jadi kita mesti berhitung ulang tentang cara kita menjalankan praktik-praktik syariah di bank-bank syariah juga,” ujarnya.
Purbaya menegaskan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian penting dari strategi pembangunan nasional, sejajar dengan ekonomi digital dan ekonomi hijau.
Namun, pengembangannya memerlukan komitmen kuat, baik dari pemerintah maupun industri keuangan, agar tidak berhenti pada tataran konsep.
Menkeu Purbaya menilai evaluasi terhadap praktik perbankan syariah perlu dilakukan agar sistem tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat ekonomi yang luas dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital. Bukan simbol, bukan retorika,” kata Purbaya.
Muhammadiyah tanggapi kritik
Menanggapi kritik tersebut, pengamat sosial ekonomi dan keagamaan sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas meminta agar pernyataan Menteri Keuangan disikapi secara terbuka dan konstruktif.
| Menkeu Purbaya Pastikan Tak Kasih Lagi Beli Motor Listrik Rp 42 Juta di 2026, Potong Anggaran BGN |
|
|---|
| Tersisa Rp 120 Triliun, Saldo Anggaran Pemerintah di BI, Ekonom Ingatkan Purbaya: Tidak Aman |
|
|---|
| Sosok Sederhana Shalahuddin Warits, Lulusan Mesir Suami Inayah Wahid Putri Gus Dur |
|
|---|
| BGN Benarkan Ada Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala SPPG, Menkeu Purbaya: Setahu Saya Ditolak |
|
|---|
| Presiden Prabowo Panggil Purbaya dan Airlangga ke Istana, Bahas Pemangkasan Gaji Menteri? |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Purbaya-Yudhi-soal-BPJS.jpg)