SIAPA Memasukkan Nenek Wilhelmina di DTSEN Kemensos Berpenghasilan Rp3,5 Juta-Rp 4,8 Juta Per Bulan?

“Penentuan desil itu berdasarkan kriteria-kriteria kemiskinan dari BPS,” katanya.

Lantas, apakah prosedur pendataannya benar atau rekayasa? Baca juga: Data BPS Pernah Diragukan soal Jumlah Kemiskinan, Kini Terbukti pada Kondisi Nenek Wilhelmina

Penjelasan BPS 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngada, Ivadia Elmina Patola menjelaskan bahwa desil DTSEN merupakan data yang sifatnya dinamis.

Namun, menurut dia, DTSEN bisa dimutakhirkan melalui proses usulan data dari pemerintah daerah menggunakan aplikasi SIKS-NG dan proses usulan data dari masyarakat menggunakan aplikasi cek Bansos. 

Ivadia mengatakan, kedua aplikasi tersebut dikelola oleh kementerian sosial. 

"Proses usulan pembaharuan DTSEN dapat dilakukan secara berkala sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2025," ujarnya. 

Ivadia menjelaskan, penentuan desil pada DTSEN antara BPS dan dinas sosial menggunakan indikator yang sama, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

Ia juga menerangkan bahwa sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2025, BPS mengukur tingkat kemiskinan makro menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) melalui survei sosial ekonomi nasional (Susenas).

Data yang dihasilkan dari survei ini berupa data estimasi sampai level kabupaten/kota di antaranya adalah data persentase dan jumlah penduduk miskin. "Bukan data by name by address," katanya.

Lanjut dia, sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2025, DTSEN adalah basis data tunggal individu (NIK) dan data tunggal keluarga (nomor kartu keluarga) yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga. 

Meski demikian, pembaharuan desil atau peringkat kesejahteraan keluarga dilakukan oleh BPS RI secara berkala setelah menerima data yang telah dimutakhirkan dari kementerian sosial. 

"Desil DTSEN merupakan urutan tingkat kesejahteraan yang disusun berdasarkan variabel sosial ekonomi dengan penerapan metodologi statistik yang dilakukan secara terpusat oleh BPS RI," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, kasus kematian YBS (10) seorang siswa kelas IV sekolah dasar di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT, baru-baru ini menjadi sorotan dunia. Tragedi ini diduga dipicu oleh rasa putus asa korban setelah permintaannya kepada sang ibu untuk membeli buku tulis dan pena tidak terpenuhi karena keterbatasan ekonomi keluarga. Padahal harga peralatan tersebut diperkirakan kurang dari Rp10.000.

Selengkapnya Baca: Data BPS Pernah Diragukan soal Jumlah Kemiskinan, Kini Terbukti pada Kondisi Nenek Wilhelmina