Pergantian Kapolri Tergantung Presiden Prabowo, Abraham Samad Bilang Syarat Reformasi Polri

Ringkasan Berita:Wacana Ganti Kapolri

 

• Presiden Prabowo Subianto dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan.
• Isu reformasi kepolisian menjadi sorotan utama, dengan penekanan pada pentingnya pergantian Kapolri sebagai prasyarat reformasi.
• Menurut Edi Hasibuan, pergantian Kapolri tidak baik bagi Polri ketika adanya tekanan politik.
• Menurut Abraham Samad dkk reformasi Polri baru bisa berjalan apabila pucuk pimpinan Polri diganti.

TRIBUN-MEDAN.com - Wacana perlu tidaknya pergantian Kapolri kembali menggema.

Belakangan, Presiden Prabowo Subianto dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan pertemuan.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan menyebut pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan kapolri Listyo Sigit  merupakan hal biasa.

Pertemuan tersebut menurut Edi Hasibuan wajar antara  Presiden sebagai atasan dan Kapolri sebagai  bawahan untuk membahas tentang perkembangan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

Hal tersebut diungkapkan Edi Hasibuan menyikapi banyaknya spekulasi di tengah isu yang berhembus setelah Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan sejumlah tokoh yang dinilai kritis terhadap pemerintah.

Terlebih, setelah pertemuan Presiden dengan sejumlah tokoh muncul isu pergantian Kapolri.

"Pergantian Kapolri oleh presiden akan dilakukan setelah menilai waktunya tepat," ujar Edi Hasibuan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurut Edi Hasibuan, pergantian Kapolri tidak baik bagi Polri  ketika adanya tekanan politik.

"Artinya, polri tidak boleh diseret-seret ke dalam politik," ujar Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIHGI) ini.

Tergantung Presiden

Penasihat Ahli Kapolri Bidang Politik Hermawan Sulistyo menegaskan bahwa keputusan mengganti atau mempertahankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Pernyataan itu disampaikan Hermawan menanggapi pandangan sejumlah tokoh yang menyebut reformasi Polri hanya akan berhasil apabila Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti.

“User-nya itu siapa sih? Presiden. Ya terserah Presiden lah. Saya kira Kapolri juga tidak mau terus-terusan," kata Hermawan ditemui di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Jakarta, Rabu (4/2/2026).

 Menurut dia, pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya Kapolri mundur kerap salah sasaran karena bukan Kapolri maupun pihak lain yang memiliki kewenangan menentukan jabatan tersebut.

“Saya tanya berkali-kali juga sekarang besok pagi diganti, ganti saja, user-nya Presiden kok.