OTT KPK di Tangerang, Sosok Penegak Hukum yang Ditangkap, Status Hukum Ditentukan 1x24 Jam

Ringkasan Berita:Operasi Tangkap Tangan KPK di Banten Tangerang

 

• Target operasi kali ini adalah elemen dari korps penegak hukum.

 

• KPK menciduk seorang oknum aparat penegak hukum.

 

• Aparat yang ditangkap digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta

 

• Sesuai KUHAP, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum

TRIBUN-MEDAN.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Tangerang, Banten pada Rabu (17/12/2025).

Dikabarkan, KPK menciduk seorang oknum aparat penegak hukum.

 Aparat Penegak Hukum (APH) adalah lembaga atau individu yang diberi wewenang untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, dan menjaga ketertiban.

APH meliputi Polisi (penyelidik/penyidik), Jaksa (penuntut umum), Hakim (pengambil keputusan di pengadilan), serta Advokat (pemberi bantuan hukum).

Sedangkan OTT merupakan tindakan penegakan hukum yang dilakukan aparat dengan menangkap pihak yang diduga terlibat korupsi secara langsung di lokasi kejadian.

Kabar mengenai operasi ini dikonfirmasi oleh sumber internal yang menyebutkan bahwa target operasi kali ini adalah elemen dari korps penegak hukum.

"OTT di wilayah Banten, penegak hukum," ujar sumber tersebut singkat saat dikonfirmasi pada Rabu malam.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada rincian lebih lanjut mengenai identitas spesifik oknum tersebut maupun kasus korupsi yang melatarbelakangi penangkapan ini. 

DIgiring ke KPK Jalani Pemeriksaan

Para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut dilaporkan telah digiring ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Terkait operasi ini, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengaku belum mendapatkan laporan resmi mengenai detail penangkapan di Tangerang tersebut. 

Ia beralasan sedang menjalankan tugas di luar kantor saat operasi berlangsung.

"Saya belum tahu karena saya dinas luar seharian," kata Johanis Tanak.

Petinggi di Kejaksaan

Bocorannya 5 orang yang ditangkap KPK di antaranya petinggi jaksa.