Kritik Pedas Mahfud MD, Kapolri Terbitkan Aturan Polisi Aktif di 17 Kementerian, Melawan Putusan MK

Ringkasan Berita:Polemik Anggota Polri Aktif Menduduki Jabatan Sipil

 

• Putusan MK melarang anggota Polisi Aktif di lembaga sipil
• Kapolri terbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025
• Anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil.
• Mahfud MD mengkritisi, Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 bertentangan dengan Putusan MK

TRIBUN-MEDAN.com - Reformasi Polri kembali jadi sorotan.

DI tengah upaya melucuti anggota Polri aktif menduduki jabatan sipil, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo malah menerbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025.

Mantan Menko Polhukam yang juga Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD angkat bicara soal Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 yang baru saja   diteken kapolri terkait anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil.

 Sebelumnya Perpol yang diterbitkan Kapolri menimbulkan polemik karena berpotensi berseberangan dengan putusan MK nomor 114/PUU-XXIII/2025 bahwa anggota Polri aktif tidak bisa menduduki jabatan sipil kecuali mengundurkan diri atau pensiun.

Putusan MK itu sebelumnya berawal dari digugatnya Pasal dan Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Namun tak lama setelah putusan MK, Kapolri menerbitkan Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 di mana isinya berseberangan dengan Putusan MK, karena menyebutkan anggota Polri aktif bisa menduduki jabatan di 17 kementerian/lembaga sipil.

Dari hal itu kata Mahfud, banyak pertanyaan yang masuk kepadanya dan kini ia menjawabnya dalam kapasitas sebagai guru besar atau Profesor Hukum Tata Negara, dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII).

"Banyak pertanyaan yang masuk kepada saya terkait dengan keluarnya peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 yang memungkinkan 17 jabatan sipil diduduki oleh anggota Polri," kata Mahfud di channel YouTube Mahfud MD Official, Jumat (12/12/2025) malam.

'Saya menjawab ini tidak sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tetapi sebagai seorang yang menjadi peminat dan pembelajar ilmu hukum," kata Mahfud,

"Perkap tersebut, perkap nomor 10 tahun 2025 itu, bertentangan dengan dua Undang-undang," kata Mahfud.

Yaitu menurut Mahfud, pertama bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. 

"Di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa, anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu, hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri," ujar Mahfud.

 Dikuatkan Putusan MK

Baca juga: Jadwal Siaran Langsung Chelsea vs Everton, Liverpool, Man United Main,Klasemen Liga Inggris Saat Ini

Ketentuan terbatas ini, menurut Mahfud sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025.