Akhirnya Menteri HAM Bicara Perusahaan Pelanggar HAM Penyebab Banjir Sumatera, Mencuat Dugaan Suap

Ringkasan Berita:Tindak Perusahaan Pelanggar HAM Penyebab Banjir Sumatera

 

• Sejumlah perusahaan ditenggarai melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

 

• Penindakan terhadap perusahaan pelanggar HAM harus berlandaskan aturan induk. 

 

• Perusahaan dan koorporasi punya indikasi menyebabkan bencana di Sumatera berujung pada melanggar hak masyarakat.

 

•  Mencuat dugaan suap dalam perizinan kawasan hutan. 

TRIBUN-MEDAN.com - Sorotan terhadap penyebab bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan hanya terkait dugaan suap perizinan kawasan hutan.

Kini, sejumlah perusahaan juga ditenggarai melakukan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

Bagaimana tanggapan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.

Natalius Pigai mengaku ngeri - ngeri sedap jika pihaknya tergesa dalam menindak hukum perusahaan - perusahaan pelanggar HAM, termasuk korporasi yang punya indikasi menyebabkan bencana di Sumatera berujung pada melanggar hak masyarakat.

Baca juga: HARI ke 13 Pencarian Korban di Tapteng, Polisi Kerahkan 4 Ekor Anjing K9, Terkendala Tumpukan Kayu

Menurutnya perlu lebih dulu ditetapkan dasar hukum terkait bisnis dan HAM, untuk menindak perusahaan yang terindikasi melanggar HAM.

"Jadi memang kalau punishment (hukuman) terhadap perusahaan - perusahaan yang melanggar HAM itu lebih ngeri - ngeri sedap," kata Pigai usai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HAM di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Pigai menerangkan bahwa penindakan terhadap perusahaan pelanggar HAM harus berlandaskan aturan induk. 

Saat ini regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur soal HAM dan bisnis telah berada di meja Menko Perekonomian. 

Jika disepakati, maka regulasi itu akan dibawa ke Istana Negara untuk disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.