Tanggapan Titiek Soeharto Dugaan Suap Perizinan Kawasan Hutan, 3 Perusahaan Lagi Disegel

Ringkasan Berita:Dugaan Suap Perizinan Kawasan Hutan

 

• Tudingan suap perizinan kawasan hutan diduga penyebab bencana banjir dan longsor

 

• Titiek Soeharto memberi tanggapan terkait dugaan suap perizinan lahan

 

• Kementerian Kehutanan segel 3 perusahaan lagi

 

• 7 subjek hukum telah dikenakan tindakan dalam penegakan hukum di sektor kehutanan.

TRIBUN-MEDAN.com - Mencuat dugaan suap dalam perizinan kawasan hutan. 

Tudingan praktik suap mencuat di tengah sorotan penyebab bencana banjir dan longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Terkait dugaan suap menyuap, beginilah tanggapan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediyati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto.

Titiek meminta publik untuk menahan diri dan tidak serta-merta berburuk sangka terkait penyebab bencana.

Pernyataan ini dilontarkannya saat menanggapi dugaan adanya praktik suap dalam perizinan kawasan hutan yang disinyalir menjadi pemicu utama banjir bandang dan longsor di wilayah tersebut.

“Kita jangan suuzon,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (8/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan usai Titiek menghadiri agenda "Bimbingan Teknis Perempuan Penyelenggara Negara dalam Pemberantasan Korupsi" yang merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025.

Titiek menjelaskan bahwa saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah memproses pembentukan Panitia Kerja (Panja) Alih Fungsi Lahan. 

Oleh karena itu, ia berharap masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai penyebab pasti bencana yang telah menelan banyak korban jiwa tersebut sebelum ada hasil pendalaman yang jelas.

“Panja kita semuanya kerja semuanya. Nanti tinggal ditunjuk aja salah satu wakil ketua siapa,” jelasnya.

Meski demikian, Titiek sepakat bahwa tata kelola perizinan di kawasan hutan memerlukan perhatian serius. 

Ketika disinggung mengenai perizinan pembukaan lahan, ia menekankan perlunya tinjauan ulang secara menyeluruh.

“Harus dievaluasi total,” tambahnya.

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebelumnya telah menyoroti adanya kontribusi signifikan dari aktivitas pembukaan lahan terhadap bencana di Sumatera.