Alasan Kuat Bobby Nasution dan Dedi Mulyadi Berani Bantah Purbaya Soal Uang Mengendap di Bank

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat menguak fakta soal dana ratusan triliun milik pemerintah daerah (pemda) mengendap di bank.

Adapun tercatat ada 15 Pemda yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito bank.

Namun pernyataan Menkeu Purbaya ternyata dibantah oleh sejumlah gubernur yang daerah termasuk dalam daftar tersebut.

Bahkan dua gubernur tersebut menegaskan jika dana yang dimaksud tersebut tidak ada.

Lalu siapa dua gubernur yang membantah pernyatan Menkeu Purbaya tersebut?

1.Gubernur Sumut Bobby Nasution

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membantah pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut dana milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengendap hingga Rp3,1 triliun di bank.

Bobby menegaskan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut saat ini jauh lebih kecil dari angka yang disampaikan Menkeu.

"RKUD kita cuma satu, RKUD kita hanya di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana Rp990 miliar," kata Bobby kepada wartawan di Medan, Rabu (22/10/2025).

"Apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menkeu Rp3,1 triliun, nanti akan coba kita lihat lagi," ujarnya menambahkan.

Bobby mengaku telah berkoordinasi dengan jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk memeriksa ulang perbedaan data yang disampaikan pemerintah pusat.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Sumut berkomitmen menyalurkan anggaran daerah sesuai prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

"Kami akan cek kembali datanya, kalau memang ada perbedaan, tentu akan kami klarifikasi. Tapi yang jelas, kami tetap jalankan program-program yang sudah direncanakan," tutur Bobby.

2. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan, dana milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tersimpan di Bank Jabar ada Rp 2,6 triliun, bukan Rp 4,17 triliun seperti yang disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi.  Angka tersebut sudah dia pastikan dalam kunjungan ke Kantor Kementerian Dalam Negeri.