Wajib Tahu, Penerima BPNT dan PKH Bisa Dapat BLT Rp 900 Ribu, Ini Syarat Jadi Penerima

TRIBUN-MEDAN.com - Banyak yang belum tahu, penerima bantuan PKH dan BPNT ternyata masih berpeluang mendapatkan BLT Kesra sebesar Rp900 ribu untuk periode Oktober–Desember 2025. 

Pemerintah membuka peluang tambahan lewat BLT Kesra senilai Rp900 ribu, yang bisa diajukan langsung melalui aplikasi Cek Bansos.

Bantuan ini bisa diajukan melalui fitur “Usul dan Sanggah” di aplikasi Cek Bansos, asalkan memenuhi syarat desil ekonomi yang ditetapkan pemerintah.

Diketahui, BLT Kesra ini dibagi menjadi beberapa periode mulai dari Oktober, November dan Desember 2025.

Untuk penerima BLT Kesra akan mendapatkan bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Tanda lain bahwa BLTS sudah bisa diambil ialah munculnya SMS notifikasi, surat undangan, atau kartu antrean dari PT Pos Indonesia.

Pengecekan juga bisa dilakukan lewat aplikasi dan laman resmi Kementerian Sosial untuk memastikan status pencairan.

BLT Kesra berbeda dengan bansos reguler seperti PKH dan BPNT yang disalurkan kepada 20,88 juta KPM.

Program BLT Kesejahteraan Rakyat merupakan program tambahan dari Kartu Sembako Reguler untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Artinya, KPM penerima PKH dan BPNT bisa tetap mendapatkan BLT Kesra Rp900 ribu selama memenuhi syarat masuk ke dalam desil 1 hingga 4 DTSEN.

Menurut Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, penyaluran dimulai Senin (20/10/2025).

"Dalam tiga bulan (masyarakat) berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Nanti mulai hari Senin, dapat diambil, berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000," kata Teddy, Minggu (19/10) dikutip dari video KompasTV.

Ia menegaskan, penyaluran dilakukan melalui bank anggota Himbara dan PT Pos Indonesia.

"Sudah ditelepon langsung oleh Pak Mensos, bank-bank Himbara-nya, kemudian kantor Pos juga, jadi sudah dapat dipastikan hari Senin, dan hari-hari selanjutnya itu uangnya, BLT-nya sudah dapat langsung diterima," katanya.

Program ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat, dengan total anggaran mencapai Rp30 triliun bagi 35,04 juta keluarga penerima manfaat.