ALASAN Rocky Gerung Sebut Jokowi Berpotensi Dipidana Imbas Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

TRIBUN-MEDAN.COM - Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang dikenal dengan nama Whoosh, menjadi sorotan publik belakangan ini, sejak peresmian operasionalnya pada Oktober 2023.

Proyek infrastruktur besar ini, yang digadang-gadang sebagai terobosan transportasi modern di Indonesia, kini menghadapi berbagai masalah serius, mulai dari pembengkakan utang hingga dugaan mark up atau penggelembungan biaya yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pejabat terkait.

Proyek Whoosh merupakan inisiatif pemerintah Indonesia yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo, dengan tujuan menghubungkan Jakarta dan Bandung melalui jalur kereta cepat.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan perusahaan Tiongkok, China Railway International dan China Railway Engineering Corporation.

Skema ini dirancang agar proyek tidak membebani langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembengkakan Utang dan Penolakan Pembayaran APBN

Meskipun tidak menggunakan dana APBN secara langsung, proyek ini kini menanggung beban utang yang sangat besar, mencapai sekitar Rp116 triliun.

PT Kereta Api Indonesia menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar utang tersebut, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak menggunakan APBN untuk menutup utang ini.

Menurut Purbaya, perusahaan yang mengelola proyek, yaitu KCIC di bawah BPI Danantara, harus mampu membiayai utangnya sendiri tanpa membebani negara.

Dugaan Mark Up dan Potensi Tindak Pidana

Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan kekhawatirannya terkait dugaan mark up dalam proyek ini.

Ia menilai bahwa proyek yang dibangun dengan biaya membengkak ini bisa disebut sebagai skandal yang dibangun tanpa kehati-hatian.

Rocky bahkan menyebut bahwa potensi tindak pidana bisa diarahkan kepada Presiden Jokowi, mengingat proyek ini dimulai dan berjalan di masa pemerintahannya.

Pernyataan ini diperkuat oleh mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, yang mengungkapkan bahwa biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh jauh lebih tinggi dibandingkan standar internasional, khususnya jika dibandingkan dengan biaya pembangunan di Cina.

Mahfud juga menyoroti perubahan skema pembiayaan yang menyebabkan bunga utang membengkak dari 0,1 persen menjadi 3,4 persen.