MENKEU Purbaya Ungkap Dana Pemda Rp 234 Triliun Menganggur di Bank, Ini Reaksi Gubernur Dedi Mulyadi

TRIBUN-MEDAN.COM – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan fenomena dana pemerintah daerah (pemda) yang belum terserap dan masih mengendap di bank hingga mencapai angka fantastis Rp 234 triliun.

Data resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) per 15 Oktober 2025 menunjukkan bahwa jumlah tersebut merupakan akumulasi simpanan daerah hingga akhir September 2025.

Fenomena ini bukan disebabkan oleh kekurangan anggaran, melainkan oleh lambatnya realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Purbaya, pemerintah pusat telah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat, namun serapan anggaran yang rendah menyebabkan dana tersebut menganggur di bank.

"Pemerintah pusat sudah menyalurkan dana ke daerah dengan cepat. Sekali lagi, (untuk) memastikan uang itu benar-benar bekerja untuk rakyat," ujar Purbaya dalam acara Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Rendahnya serapan anggaran ini membuat simpanan uang daerah di bank terus menumpuk.

Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat, sehingga menambah simpanan uang pemda yang menganggur di bank hingga Rp 234 triliun.

"Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," tambahnya.

Data menunjukkan bahwa realisasi transfer anggaran ke daerah sepanjang tahun 2025 mencapai Rp 644,9 triliun, meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Dana yang dialokasikan pusat sudah tersedia dan siap digunakan untuk pembangunan di setiap wilayah.

"Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan, jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," tegas Purbaya.

Daftar 15 Pemerintah Daerah dengan Simpanan Tertinggi

Berikut adalah 15 pemerintah daerah dengan nilai simpanan tertinggi berdasarkan data Kementerian Keuangan:

1. Provinsi DKI Jakarta: Rp 14,6 triliun

2. Jawa Timur: Rp 6,8 triliun

3. Kota Banjar Baru: Rp 5,1 triliun