Wakil Gubernur Sumut Gelar Rakor Inflasi dan Kemiskinan di Sumut

TRIBUNMEDAN.COM, MEDAN - Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya Bersama Sekda Pemprov Sumut, Togap Simangungsong mengikuti rapat koordinasi (rakor) penanganan inflasi, kemiskinan dan menyikapi situasi terkini pascademo bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Acara rakor diselenggarakan secara zoom dan offline di Lantai-6, ruangan Sumut Smart Province, Senin (8/9/2025). 

Usai Rakor, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Surya bersama Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong  menginstruksikan seluruh jajaran agar segera melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi yang terlibat dalam hal penanganan kemiskinan dan inflasi di Sumut.

Baca juga: Pemprov Sumut Serahkan 64 SK CPNS IPDN, Sekda: Tak Harus Tua Dulu, Baru Bisa Jadi Eselon II 

"Segera berkoordinasi dengan instansi terkait, dengan kabupaten/kota untuk menganai masalah kemiskinan dan inflasi. Memastikan pasokan dan distribusi beras hingga ke masyarakat," ujar Wakil Gubernur Sumut, Surya kepada media. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan perkembangan tentang unjuk rasa di berbagai daerah di Indonesia. 

"Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat yang terjadi sejak 25 Agustus sampai 7 September 2025, terjadi sebanyak 228 aksi yang terjadi di 35 provinsi, kabupaten/kota. Saat ini kondisinya sudah melandai ," kata Tito.

Untuk menangani hal itu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota telah melakukan sejumlah langkah, di antaranya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kemudian terkait penanggulangan kemiskinan ekstrem, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia Muhaimin Iskandar mengatakan, kolaborasi menjadi kunci dalam menangani kemiskinan ekstrem.

Ia menyebutkan kemiskinan harus turun 0,86 persen per tahun, agar target penurunan kemiskinan sebesar 5 % pada tahun 2029 tercapai.

"Jumlah penduduk miskin tercatat pada tahun 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Sementara penduduk miskin ekstrem di Indonesia mencapai 2,38 juta orang," ucapnya.

Pemerintah sudah berupaya dalam merancang sejumlah strategi untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Seperti mengurangi beban dasar dengan memberikan jaminan sosial dan bantuan sosial tepat sasaran. 

Baca juga: Pemprov Sumut Gelar Pasar Murah di 394 Titik Tersebar 33 Kabupaten/Kota

Kemudian, meningkatkan pendapatan masyarakat dengan memperluas akses dan kapasitas pekerja migran, pemberdayaan angkatan kerja, dan menciptakan peluang usaha. 

Strategi selanjutnya adalah penurunan kantong kemiskinan, dengan melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, pemenuhan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan berbasis kawasan.

"Hampir seluruh provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan ekstrem," katanya.

Turut hadir  Kepala BPS, seluruh kepala daerah se-Indonesia, dan seluruh jajaran kementerian dan pimpinan perangkat daerah. 

(*)