Berita Nasional

Mana Janji 19 Juta Lapangan Kerja? Mahasiswa Tagih Ucapan Wapres Gibran di Hadapan DPR

Kini janji manis tersebut ditagih langsung oleh perwakilan mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

(Kompas.com)
Seorang perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyampaikan tuntutan langsung kepada pimpinan DPR RI dalam audiensi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Mereka menagih janji Wakil Presiden Gibran soal penciptaan 19 juta lapangan kerja. (Kompas.com/Tria Sutrisna) 

Audiensi ini merupakan momen pertama BEM SI secara resmi menyampaikan tuntutan tersebut di hadapan lembaga negara.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menyampaikan bahwa janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang disampaikan Gibran saat kampanye Pilpres 2024 perlu ditindaklanjuti.

Menurutnya, banyak lulusan perguruan tinggi yang masih kesulitan mencari pekerjaan dan merasa tidak memiliki arah di masa depan.

"Kami menuntut dan menagih janji Bapak Wakil Presiden terkait dengan 19 juta lapangan pekerjaan," ujar Muzammil dalam forum audiensi.

Isu janji 19 juta lapangan kerja memang sempat ramai di media sosial dan forum publik sejak awal 2025. 

Kritik terhadap janji tersebut lebih banyak muncul dari individu, pencari kerja, dan netizen, bukan dari organisasi mahasiswa nasional secara terstruktur.

Kini, BEM SI menyoroti ketimpangan antara narasi pembangunan dan kondisi riil di lapangan.

Mereka menyampaikan bahwa banyak generasi muda yang lulus kuliah namun tidak tahu harus bekerja di mana.

Bahkan, ada yang terjerumus ke tindakan kriminal karena tekanan ekonomi.

"Hari ini para pemudanya tamat kuliah tidak tahu ingin bekerja di mana untuk menafkahi hidupnya juga tidak tahu di mana."

"Sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan kriminal untuk keuntungan dirinya," kata Muzammil.

Mahasiswa menilai bahwa janji 19 juta lapangan kerja belum memiliki arah kebijakan yang jelas dan belum terlihat roadmap atau program konkret dari pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, BEM SI juga menuntut adanya evaluasi terhadap jajaran menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Tuntutan ini muncul setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan.

"Kami meminta kepada Presiden Prabowo dan meminta kepada anggota DPR untuk segera mengevaluasi kinerja dari Kabinet Merah Putih," ujar Muzammil.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved