Ditantang KPK Buat Laporan Mark Up Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD: Agak Aneh Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang Mantan Menteri Polhukam Mahfud MD buat laporan jika memang ada dugaan mark up (penggelembungan) proyek kereta cepat Whoosh di era Joko Widodo.

Adalah juru bicara KPK Budi Prasetyo yang menyampaikan pernyataan halus sebelumnya menanggapi paparan Mahfud MD soal dugaan mark up besar-besaran di proyek kereta cepat di sebuah podcast.

Budi Prasetyo mengimbau masyarakat yang memiliki data dan informasi awal mengenai dugaan korupsi tersebut agar segera menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan yang tersedia agar dapat ditelaah lebih lanjut.

Baca juga: Presiden Prabowo Puji Setinggi Langit Kepala BGN, Sejarah Ada Pejabat Balikkan Uang Rp 70 Triliun

"Kami mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal, silakan sampaikan aduan kepada KPK," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (16/10/2025). 

"Tentu laporan perlu dilengkapi juga dengan informasi dan data awal sehingga nanti dalam proses telaah dan verifikasinya menjadi lebih presisi," kata dia.

Budi mengatakan, informasi yang beredar soal dugaan mark up Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini masih bersifat awal.  KPK memerlukan data yang valid untuk menindaklanjuti apakah ada unsur korupsi dalam proses pengadaannya. 

"Sedangkan kalau soal kerugian keuangan negara itu kan mesti dihitung oleh auditor negara, bisa oleh BPK ataupun BPKP," katanya.

Baca juga: Rezeki BLT Akhir Tahun 2025, 3 Bulan Rakyat Dapat Rp 900 Ribu, Menkeu Purbaya: Kita Kaya Kok

Di podcast yang kemudian potongan videonya viral di media sosial tersebut, Mahfud membeberkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat per kilometer yang sangat signifikan antara perhitungan versi Indonesia dengan perhitungan di China.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di China sendiri hitungannya 17 sampai 18 (juta) US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam video yang dikutip Kamis (16/10/2025).

Mahfud mengaitkan dugaan ini dengan beban utang proyek Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp 4 triliun pada tahun 2025. 

Menurutnya, beban tersebut membengkak karena perubahan skema pembiayaan dari tawaran Jepang dengan bunga 0,1 persen ke Cina dengan bunga awal 2 persen yang kemudian naik menjadi 3,4 persen akibat pembengkakan biaya (overrun).

Baca juga: Menkeu Geram, Purbaya Pergoki Kelakuan Pegawai Pajak Olahraga saat Jam Kerja, Ini Tindakannya

Mahfud menyerukan adanya penyelidikan, berdasarkan catatan, menunjukkan bahwa biaya pembangunan Whoosh per kilometer sebesar Rp 780 miliar dinilai lebih murah dibandingkan proyek MRT Jakarta yang mencapai Rp 1,1 triliun per kilometer.

Dia juga mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membayar utang Whoosh menggunakan APBN dan meminta pemerintah mengambil kebijakan progresif agar beban utang tidak semakin membengkak.

Namun Mahfud MD merasa aneh jika dirinya yang harus membuat laporan dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh.

Menurut Mahfud MD, KPK seharusnya proaktif dengan melakukan pengusutan atas dugaan korupsi di proyek tersebut tanpa perlu menunggu dirinya membuat laporan resmi ke KPK.