Dirut Sebut Kondisi PUD Pembangunan Tidak Normal, Gaji Karyawan dan Sewa Bermasalah

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Efendi Lubis

Menurutnya, PUD Pembangunan dapat mencontoh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain seperti PD Jaya di Jakarta yang aktif mengerjakan proyek pemerintah daerah.

“PUD Pembangunan bisa ikut mengerjakan proyek Pemkot Medan. Ini diperbolehkan dalam Perda dan Perwal,” ujar Godfried.

Ia juga menyarankan agar PUD Pembangunan membentuk badan usaha seperti PT atau CV agar dapat mengikuti proyek pemborongan.

“Kalau tidak ada langkah seperti itu, PUD akan jalan di tempat,” tegasnya.

Terkait kewajiban pajak, Godfried menyebut PUD Pembangunan hanya terbebani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menurutnya masih bisa diajukan keringanan.

“Masyarakat saja bisa mengajukan penghapusan atau keringanan. Kenapa PUD yang milik Pemkot tidak bisa? Bahkan bisa saja diputihkan atau cukup bayar 10 persen,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, T. Bahrumsyah, menyoroti persoalan upah karyawan yang jauh di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK). Menurutnya, kondisi tersebut ironis karena selama ini DPRD bersama Pemkot Medan aktif mengawasi perusahaan swasta agar mematuhi UMK.

“Selama ini kita mengawasi perusahaan yang tidak membayar sesuai UMK. Tapi PUD sendiri justru jauh di bawah ketentuan. Ini miris,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab PUD Pembangunan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD selama bertahun-tahun.

“Wajar saja kalau selama 10 tahun tidak ada PAD dari PUD Pembangunan,” pungkasnya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan