Dirut Sebut Kondisi PUD Pembangunan Tidak Normal, Gaji Karyawan dan Sewa Bermasalah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan Kota Medan, Karya Septianus Bate’e, menyebut kondisi keuangan perusahaan saat ini sangat tidak normal.

Jumlah pengeluaran hingga saat ini masih lebih besar dibanding pendapatan, Selasa (5/5/2026) 

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kota Medan, Senin (4/5/2026), yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III, T. Bahrumsyah.

Septianus mengungkapkan, pendapatan perusahaan hanya berkisar Rp 300 juta per bulan, sementara beban pengeluaran mencapai sekitar Rp 400 juta per bulan.

“Pendapatan kami hanya Rp 300 juta per bulan. Kalau ada tambahan sekitar Rp 20 juta saja, mungkin kami bisa membayar gaji karyawan secara penuh,” ujarnya.

Ia juga menyoroti beban biaya listrik yang tetap harus dibayar meski sejumlah unit usaha tidak disewa.

Untuk itu, pihaknya berencana menerapkan sistem token listrik agar lebih efisien. Selain itu, ditemukan persoalan pembayaran pajak dari penyewa yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya.

“Saat kami lakukan sidak, ternyata ada pembayaran pajak dari penyewa, tetapi tidak dibayarkan. Dana itu justru dipakai untuk operasional perusahaan,” jelasnya.

Terkait gaji karyawan, Septianus mengakui saat ini perusahaan hanya mampu membayar sekitar 25 persen dari total kewajiban.

Bahkan, pembayaran gaji yang dilakukan pada tahun 2026 merupakan pembayaran tunggakan sejak tahun 2022.

“Artinya, gaji tetap kami bayarkan, tetapi dicatat sebagai tunggakan. Pada Januari-Februari kami upayakan bisa membayar 50 persen. Kondisi ini lebih banyak karena pertimbangan kemanusiaan,” katanya.

Ia menambahkan, upaya mencari sumber pendapatan lain juga terkendala regulasi, khususnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 8 Tahun 2024 tentang kerja sama BUMD.

“Dalam aturan itu, kerja sama harus melalui studi kelayakan, dan biayanya justru lebih besar dibandingkan kontribusi yang diperoleh,” pungkasnya.

DPRD Medan Minta PUD Pembangunan Lebih Aktif dan Produktif

DPRD Kota Medan meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pembangunan agar lebih proaktif dalam menjalankan usaha, sehingga tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Efendi Lubis

Menurutnya, PUD Pembangunan dapat mencontoh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lain seperti PD Jaya di Jakarta yang aktif mengerjakan proyek pemerintah daerah.

“PUD Pembangunan bisa ikut mengerjakan proyek Pemkot Medan. Ini diperbolehkan dalam Perda dan Perwal,” ujar Godfried.

Ia juga menyarankan agar PUD Pembangunan membentuk badan usaha seperti PT atau CV agar dapat mengikuti proyek pemborongan.

“Kalau tidak ada langkah seperti itu, PUD akan jalan di tempat,” tegasnya.

Terkait kewajiban pajak, Godfried menyebut PUD Pembangunan hanya terbebani Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang menurutnya masih bisa diajukan keringanan.

“Masyarakat saja bisa mengajukan penghapusan atau keringanan. Kenapa PUD yang milik Pemkot tidak bisa? Bahkan bisa saja diputihkan atau cukup bayar 10 persen,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan, T. Bahrumsyah, menyoroti persoalan upah karyawan yang jauh di bawah ketentuan Upah Minimum Kota (UMK). Menurutnya, kondisi tersebut ironis karena selama ini DPRD bersama Pemkot Medan aktif mengawasi perusahaan swasta agar mematuhi UMK.

“Selama ini kita mengawasi perusahaan yang tidak membayar sesuai UMK. Tapi PUD sendiri justru jauh di bawah ketentuan. Ini miris,” ujarnya.

Ia menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab PUD Pembangunan tidak memberikan kontribusi terhadap PAD selama bertahun-tahun.

“Wajar saja kalau selama 10 tahun tidak ada PAD dari PUD Pembangunan,” pungkasnya. 

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan