Massa AKBAR Sumut Fokuskan Mayday di Lapangan Merdeka, Soroti Aparat Urusi Pertanian

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dalam memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday), massa Akumulasi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR) Sumatra Utara (Sumut) memfokuskan aksi di seputar Lapangan Merdeka, Medan, Jumat (1/5/2026). Sebelum menduduki Jalan Balai Kota, Medan, para peserta aksi ini lebih dahulu menggelar aksinya di seputar Jalan Brigjen Katamso. 

Amatan www.tribun-medan.com, massa aksi yang seluruh pesertanya menggunakan baju berwarna merah ini berjalan kaki dari Masjid Raya Al-Mashun, di Jalan SM Raja, kemudian mengarah ke Jalan Brigjen Katamso, hingga berhenti di Jalan Balai Kota, tepat di simpang Hotel Grand Aston. 

Dalam aksinya, massa yang tergabung dari berbagai kalangan seperti buruh, mahasiswa, dan masyarakat ini berjalan kaki sambil menyampaikan orasi tentang keresahan yang dialami oleh masyarakat kalangan menengah. Dimana, hingga saat ini kebijakan yang dibuat oleh pemerintah masih belum juga bisa dirasakan membuat kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. 

Tak hanya itu, massa juga sempat menyinggung tentang keterlibatan aparat negara yang kini ikut-ikutan mengurusi urusan sipil. Salah satunya, yang kini timbul di lapangan baik TNI maupun Polri yang harus dikerahkan negara untuk program ketahanan pangan. 

Pimpinan aksi Didi Hardianto, mengungkapkan dengan adanya kebijakan ini tentunya menjadikan negara di bawah Rezim Presiden Prabowo merupakan kebijakan yang tak sesuai. Dimana, dengan adanya kebijakan itu tentunya membuat masyarakat sipil yang seharusnya bisa menggantungkan hidupnya dari pertanian tergerus seiring waktu. 

"Jelas rezim hari ini tidak lagi memperhitungkan rakyatnya terhadap porsi dimana seharusnya rakyat sekelas petani, pekerja, dan sebagainya diambil alih fungsi oleh TNI dan Polri," ujar Didi. 

Dengan kebijakan ini, tentunya menjadi pertanyaan masyarakat kenapa kini pemerintah menambah lagi beban pekerjaan aparat negara yang seharusnya menjaga keamanan negara kini ikut mencampuri urusan sipil. 

"Rezim ini sudah sangat kebolak balik, membingungkan. Tidak ada dijamin kesejahteraan rakyat di sektor manapun," katanya. 

Tak hanya mengurusi pertanian dari program ketahanan pangan, ia juga sempat menyinggung terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini menjadi andalan Presiden Prabowo. Katanya jika memang program tersebut benar-benar ingin dirasakan dampaknya kepada masyarakat tentunya harus mengandalkan masyarakat sipil dalam semua lininya. 

Baik dari mulai pertanian dan peternakan untuk pasokan bahan baku dapur MBG, hingga masyarakat sipil yang tak memiliki pekerjaan diberikan kesempatan bekerja di dapur SPPG. Namun, nyatanya saat ini ada beberapa dapur MBG yang juga turut serta menjadi urusan aparatur negara. 

"Sumbernya seharusnya melalui petani, nelayan, dan peternakan. Tapi kenapa, ini ada cukongnya yang dibentuk oleh negara yaitu kartel-kartelnya. Yang untung sekarang siapa, ya pastinya yang mendukung kepentingan elit," katanya. 

Melihat kondisi kebijakan yang sudah tak lagi menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang sudah semakin tersingkirkan oleh negara, ia menegaskan kepada pemerintah untuk mengusut ulang kebijakan. Sehingga, nantinya kesejahteraan bisa dirasakan benar-benar secara merata oleh masyarakat di semua kalangan.

(mns/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan