Kopdes Merah Putih Didorong Jadi Motor Ekonomi Desa, Pemerintah Akui Tantangan SDM Masih Besar

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih (KDKMP) didorong menjadi salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekaligus pengentasan kemiskinan.

Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Koperasi RI, Prof. Ir. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D, dalam kegiatan Diskusi Tematik bertajuk “Koperasi Masa Kini: Tantangan atau Peluang?” yang digelar di Medan, Kamis (16/4/2026).

Menurut Ambar, Koperasi Desa Merah Putih diarahkan untuk memperkuat kemandirian pangan desa.

Koperasi tidak hanya berperan sebagai penyalur kebutuhan pokok, tetapi juga sebagai offtaker hasil produksi masyarakat.

“Program ini mendorong kemandirian pangan. Koperasi menjadi penyuplai sekaligus offtaker, karena kita tahu kebutuhan pangan masyarakat desa tinggi dan potensi produksinya juga besar,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui berbagai program koperasi di masa lalu tidak semuanya berhasil. Namun, hal tersebut menjadi pembelajaran agar pengembangan koperasi saat ini dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang lebih terstruktur.

“Tidak mungkin langsung 100 persen berhasil. Pasti ada proses, ada yang gagal, ada yang berhasil. Ini berjalan pelan-pelan,” katanya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa, baik dari sisi pengurus maupun anggota koperasi. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, mulai dari bimbingan teknis (bimtek) hingga pendampingan.

“Kemenkop sudah melakukan bimtek kepada pengurus, ada pendampingan BA, BE, asisten, dan PMU untuk penguatan kelembagaan serta rekrutmen anggota,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga akan melibatkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk memperkuat manajemen koperasi di desa.

“SPPI ini akan menjadi penggerak, semacam manajer atau nahkoda agar koperasi bisa berjalan optimal,” ujarnya.

Selain itu, program magang bagi pengurus koperasi juga akan segera dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha koperasi secara profesional.

Dalam implementasinya, koperasi juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, termasuk bagi masyarakat pra sejahtera. Misalnya melalui unit usaha seperti penggilingan padi, peternakan, hingga budidaya perikanan berbasis bioflok.

“Nanti akan ada bantuan seperti peternakan dan bioflok. Ini butuh tenaga kerja, dan koperasi yang akan mengelola. Bahkan hasilnya bisa diolah menjadi produk bernilai tambah seperti nugget,” katanya.

Terkait permodalan, Ambar menegaskan bahwa dana yang digunakan bukanlah bantuan langsung, melainkan pengalihan dari dana desa yang dialokasikan untuk penguatan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

“Itu bukan bantuan sosial, tapi pengalihan dari dana desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Pengembalian modal pun bersifat fleksibel, tergantung kemampuan desa dan besaran dana yang dialokasikan.

“Tenurnya tergantung, bisa tiga sampai lima tahun, menyesuaikan dengan kondisi dana desa masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa koperasi juga berperan dalam memperpendek rantai pasok dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online maupun rentenir.

“Kita ingin memutus rantai pasok yang panjang dan menghindari masyarakat dari pinjol atau rentenir. Koperasi menyediakan unit simpan pinjam, tapi untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif,” ujarnya.

Dalam praktiknya, pembiayaan tidak selalu diberikan dalam bentuk uang, melainkan bisa berupa alat produksi sesuai kebutuhan, seperti mesin pengering (dryer) untuk gabah.

“Nanti petani tidak langsung dapat uang, tapi fasilitas. Gabah dikeringkan, digiling, lalu dijual dalam bentuk beras. Nilai ekonominya jauh lebih tinggi dibanding dijual ke tengkulak,” jelasnya.

Meski berbagai skema telah disiapkan, Ambar mengakui kesiapan SDM masih menjadi pekerjaan rumah. Saat ini, pelatihan masih difokuskan pada pengurus, sementara penguatan anggota akan dilakukan secara bertahap.

“SDM belum sepenuhnya siap, tapi pengurus sudah dilatih. Ke depan akan terus ditingkatkan,” katanya.

Ia pun menekankan pentingnya kekuatan pengurus dalam menjalankan koperasi, termasuk dalam memetakan kebutuhan masyarakat desa agar usaha yang dijalankan tepat sasaran.

“Kalau pengurusnya kuat, mereka bisa memetakan kebutuhan masyarakat dan menjalankan usaha yang berkelanjutan,” pungkasnya.

(cr26/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan