Gubsu Bobby Sebut Dana Bantuan Bencana Sumut Tahun Ini Naik Rp 23,32 Triliun

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, alokasi dana bantuan bencana dari pemerintah pusat untuk Sumut Tahun 2026-2028 meningkat dari sebelumnya. Saat ini, dana bantuan bencana dari Sumut mencapaai Rp 23,32 Triliun. 

Dikatakan Bobby Nasution, anggaran tersebut tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana untuk periode 2026–2028.

Dikatakan Bobby Nasution, dana tersebut dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan untuk mendukung proses pemulihan pascabencana di Sumut, dengan perencanaan selama tiga tahun sejak 2026 hingga 2028

Diterangkannya, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran, sebesar Rp8,94 triliun, yang terbagi atas Rp6,5 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp2,44 triliun untuk kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

“Kalau kita hitung, rata-rata per tahun dana TKD itu mencapai Rp7,78 triliun. Dan ini berlangsung selama tiga tahun. Jadi ada yang menjadi kewenangan pusat, ada yang provinsi. Intinya upaya kita bersama untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumut akan terus berlangsung secara bertahap,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4/2026). 

dijelaskannya, untuk tahun 2027, alokasi anggaran yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) mencapai Rp7,97 triliun, dengan pembagian Rp4,62 triliun untuk kewenangan pusat dan Rp3,35 triliun untuk daerah.

“Tentu kita Pemerintah Provinsi, sebagai perpanjangan pemerintah pusat di daerah, mengapresiasi alokasi anggaran untuk upaya pemulihan pascabencana di Sumut,"jelasnya.

Sementara pada 2028, lanjutnya, alokasi anggaran R3P sebesar Rp6,40 triliun, dengan rincian Rp2,07 triliun menjadi kewenangan pusat dan Rp4,32 triliun untuk kewenangan provinsi. Dengan demikian, total kebijakan pengelolaan kegiatan dan anggaran tersebut mencapai Rp23,32 triliun hingga 2028.

"Sebagaimana kita tahu, kondisi di beberapa daerah mengalami kerusakan, baik infrastruktur, fasilitas umum, permukiman penduduk, hingga lahan pertanian milik masyarakat yang hilang akibat banjir bandang dan longsor,” ucapnya.

Dijelaskannya, rencana tiga tahun ini, merupakan langkah yang rasional mengingat proses pemulihan pascabencana tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperlukan pemetaan lahan, relokasi, pembangunan ulang, hingga pemulihan sumber mata pencaharian masyarakat.

“Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden, karena rencana ini sebagai upaya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dan ini membuktikan kami tidak sendiri, termasuk juga pihak lain (swasta) yang turut serta membantu masyarakat memulihkan keadaan pascabencana,” ucapnya 

Diketahui sebelumnya, Sumut rencananya hanya mendapat kucuran dana Rp 2,1 triliun dari pemerintah pusat.

Hal itu sempat membuat Bobby kecawa. Akibatnya Bobby sempat walk out saat Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas R3P di Pulau Sumatera pada akhir Februari .

Bobby menilai terjadi ketimpangan data yang mencolok antara kebutuhan riil di lapangan dengan alokasi Rencana Induk (Renduk) pemerintah pusat

Dari total anggaran Renduk untuk wilayah Aceh, Sumbar, dan Sumut yang mencapai Rp 56 triliun, Sumut hanya dialokasikan Rp 2,11 triliun. Padahal, bencana banjir dan longsor yang menerjang 18 kabupaten/kota pada 25 November 2025 lalu memberikan dampak yang sangat masif.