Ketua DPRD Medan Tolak Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD, Wong: Hak Demokrasi Rakyat

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua DPRD Kota Medan, Wong Chun Sen (Partai PDIP Perjuangan) buka suara menyikapi wacana pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Wong Chun Sen secara tegas menolak sistem yang tengah menuai pro dan kontra. 

"Wacana Pilkada dipilih DPRD ya kita tolak lah. Walau pun saya Ketua DPRD, ya suara rakyat harus tetap harus menentukan," kata Wong Chun Sen, Rabu (21/1/2026). 

Sejauh ini hal tersebut masih sebatas wacana semata. Wong menilai demokrasi yang sudah berjalan sejauh ini sudah baik, dimana kedaulatan ditentukan oleh rakyat langsung. 

"Itu kan sudah diatur oleh Undang-undang bahwa pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Karena itu ya melanggar kalau di DPRD (dipilih DPRD), itu kan sudah hak demokrasi rakyat. Walaupun demikian itu kan juga sudah diputuskan oleh MK," jelas Wong Chun Sen. 

"Jangan kita karena kepentingan sesaat merubah hak-hak rakyat itu," tambahnya menguatkan pernyataan penolakan wacana 

Menurut Wong, dia meyakini sistem pemilihan kepala daerah ke depan akan tetap dipilih langsung oleh rakyat. Tak ada perubahan sistem. 

"Kita tetap pemilihan seperti biasa dipilih langsung oleh rakyat. Seperti tahun-tahun sebelumnya. Itu cuma wacana-wacana mereka," ungkapnya. 

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan Dukung Pilkada Dipilih DPRD

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan, Tia Ayu Anggraini, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dilakukan melalui DPRD, bukan secara langsung oleh masyarakat.

Menurut Tia, mekanisme Pilkada melalui DPRD dinilai lebih memberikan manfaat bagi masyarakat serta mampu memperkuat peran DPRD sebagai lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah.

"Selama ini daya dorong DPRD dalam mengawasi kepala daerah belum maksimal. Kepala daerah yang dipilih langsung cenderung merasa hanya bertanggung jawab kepada pemilih, bukan kepada DPRD sebagai wakil rakyat," ujarnya. 

Ia menilai, jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka posisi lembaga legislatif akan lebih kuat dalam ikut menentukan arah kebijakan pemerintahan daerah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"DPRD akan memiliki daya dorong yang lebih kuat untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar pro rakyat," katanya.

Selain itu, Ketua PD Tidar Sumut ini juga menilai Pilkada langsung berpotensi menimbulkan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat, bahkan berlanjut hingga ke tingkat pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

"Pemilihan langsung kerap memicu konflik sosial antara pendukung calon yang menang dan kalah. Jika dipilih oleh DPRD, persatuan masyarakat akan lebih terjaga," ungkapnya.