Anggota DPRD Nilai Kepala BPBD Langkat Layak Dicopot, Ini Beberapa Alasannya

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat menilai, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lamban menangani bencana banjir yang membuat masyarakat menderita. 

Karenanya, wakil rakyat asal Langkat Hulu ini menilai, Kepala BPBD, Muhammad Ansyari layak dicopot dari jabatannya.

"Kami menilai kinerja BPBD Langkat sangat lambat. Saat masyarakat terjebak banjir, nomor hotline darurat BPBD mulanya justru tidak tersedia," kata Anggota DPRD Langkat dari Fraksi PDI-Perjuangan, Matthew Diemas Bastanta, Selasa (2/12/2025).

Bendahara DPC PDI-Perjuangan Langkat ini menyebut, bencana alam banjir besar ini sudah menerjang 15 kecamatan. 

Separuh lebih kecamatan di Kabupaten Langkat yang terendam banjir, kata dia, kondisi itu lamban ditangani.

Itu terbukti dengan masyarakat Kecamatan Padangtualang yang melakukan evakuasi secara mandiri naik ke badan Jalan Tol Binjai-Langsa ruas Tanjungpura. 

Bahkan, menurutnya, BPBD Langkat dalam kesiapsiagaan menghadapi situasi darurat. Pria yang karib disapa Teo ini menyebut, temuannya di lapangan menunjukkan lemahnya koordinasi yang dilakukan BPBD Langkat. 

Juga minimnya peralatan dan ketidakmampuan BPBD Langkat dalam menjalankan tugas secara profesional. 

"Ini sangat memprihatinkan, karena di saat genting masyarakat membutuhkan akses cepat untuk meminta pertolongan," ucap Teo. 

Teo juga sedikit menceritakan pengalaman pribadinya saat coba menghubungi Kepala BPBD Langkat. Dia menanyakan kondisi masyarakat dan titik terparah banjir di Kabupaten Langkat.

Komunikasi yang dilakukan Teo agar sebagai wakil rakyat dapat segera memberi pertolongan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

"Saya menelepon Kepala BPBD dua kali. Nomornya aktif, tapi tidak diangkat," ucap Teo. 

"Dalam kondisi bencana seperti ini, bisa kelakuan kepala BPDP seperti ini , sungguh ini tidak bisa ditolerir. Seharusnya pimpinan BPBD berdiri paling depan, bukan justru tidak respons," tambahnya. 

Teo menjelaskan, BPBD Langkat cuma menyediakan enam unit perahu karet. Sementara banjir melanda bumi bertuah  tercatat ada pada 15 kecamatan.

“Dengan cakupan bencana sebesar itu, enam perahu karet jelas tidak cukup. Ini bukti bahwa BPBD tidak siap menghadapi keadaan darurat," ujar Teo. 

"Keselamatan warga dipertaruhkan, jangan buat nyawa masyarakat sebagai angka yang dilaporkan ke pimpinan tapi kepala BPBD gak bisa bekerja sesuai tupoksinya," sambungnya. 

Teo juga menyoroti aksi penjarahan yang dilakukan masyarakat di Tanjungpura. Kata dia, itu terjadi akibat lambatnya penyaluran bantuan.

“Penjarahan itu terjadi karena bantuan datang terlambat. Ini menunjukkan kegagalan koordinasi BPBD,” ucap Teo. 

Bahkan dalam situasi paling genting, Matthew menilai, Kepala BPBD justru lebih sibuk mendampingi kegiatan bupati. Bukan fokus pada penanganan bencana.

“Di saat rakyat membutuhkan pertolongan cepat, Kepala BPBD malah lebih fokus pada kegiatan protokoler demi ‘asal bos senang’. Akibat lambatnya respons ini, satu anak dilaporkan meninggal dunia karena tidak segera mendapat bantuan. Ini jelas kegagalan moral dan tanggung jawab jabatan," kata Teo.

Dengan berbagai kejadian tersebut, Teo menegaskan bahwa Kepala BPBD Kabupaten Langkat harus dicopot dari jabatan atau mengundurkan diri secara terhormat. 

"Ini bukan soal politik, ini soal nyawa dan keselamatan masyarakat. Jika tidak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur. Rakyat membutuhkan pimpinan BPBD yang sigap, responsif, dan bekerja untuk kepentingan publik," tegas Teo. 

Sementara, Kepala BPBD Langkat, Muhammad Ansyari saat dikonfirmasi belum menjawab.

(cr23/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan